Keputusan MK: Sawit di Kawasan Hutan, Antara Perlindungan Masyarakat Adat dan Kepastian Usaha

Jakarta, asatupro.com - Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan kembali menjadi sorotan dari masyarakat luas.

Baca Juga:

• Di Kabupaten Madina, Rapidin Simbolon Sentil Perkebunan Sawit
• Tingkatkan Produktivitas, Aspek-PIR Gelar Forum Bisnis Forum Kemitraan Sawit 2025

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini kembali memantik perdebatan soal status perkebunan sawit di kawasan hutan.

Banyak media menyoroti bahwa masyarakat adat kini diperbolehkan berkebun di kawasan hutan tanpa izin pemerintah.

Namun sebagian pemberitaan kemudian disalahartikan seolah-olah "hasil sawit di kawasan hutan tidak boleh dikomersialkan sama sekali". Padahal, tidak ada pernyataan seperti itu dalam amar putusan MK. Apa yang sebenarnya telah diputuskan MK?

Baca Juga:

• Ada Tujuan Mulia yang Menjadi Latar Belakang Agenda Pelatihan yang Digelar Diklatsi IPS di Kampus UISU
• Tingkatkan Kapasitas Petani Swadaya, Musim Mas Group Laksanakan Program BIPOSC

Diketahui bahwa MK dalam amar keputusannya menegaskan bahwa larangan melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin tidak berlaku bagi masyarakat adat atau masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan, selama kegiatan tersebut tidak bersifat komersial.

Di Kabupaten Madina, Rapidin Simbolon Sentil Perkebunan Sawit

Tingkatkan Produktivitas, Aspek-PIR Gelar Forum Bisnis Forum Kemitraan Sawit 2025

Ada Tujuan Mulia yang Menjadi Latar Belakang Agenda Pelatihan yang Digelar Diklatsi IPS di Kampus UISU

Tingkatkan Kapasitas Petani Swadaya, Musim Mas Group Laksanakan Program BIPOSC

Harapan, Pandangan, dan Pengalaman Berharga Mengemuka dalam Seminar Sawit Ramah Anak yang Digelar DPP PIKI

Ditopang Penjualan Kayu dan Sejumlah Produk Turunan Sawit, DSNG Raup Cuan Rp 868 Miliar