Medan,asatupro.com-Puluhan nama pejabat di Sumatera Utara tercacat pernah menerima suap dari terdakwa Direkrut Utama Dalihan Natolu Grup (DNG), Muhammad Akhirul Piliang alias Kirun. Uang itu disinyalir sebagai uang pelicin untuk menunjuk perusahaan Kirun mengerjakan tender di Dinas PUPR Sumut atau pun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Sumatera Utara (BBPJN).
Pada sidang korupsi Jalan di Sumut dengan terdakwa Kirun dan anaknya M Rayhan Dulasmi Pilang (RAY), selaku Direktur PT RN, sejumlah nama nama pejabat dibacakan majelis hakim menerima uang.
Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi, pun mendorong agar uang suap yang mengalir kepada sejumlah pejabat diserahkan dan dilanjutkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Plh Kepala Sesi Penerangan dan Hukum Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, M Husairi yang dimintai tanggapan mengenai fakta persidangan, menyampaikan masih akan menunggu langkah KPK.
Baca Juga:
"Ya karena ini pada ranah KPK, kami Kejatisu harus menunggu proses hingga selesai. Bila ada pernyataan seperti itu dalam persidangan yang disampaikan, kita menunggu koordinasi dari KPK," kata Husairi kepada Asatupro.com, Senin (20/10/2025).
Husairi menyampaikan, dalam kasus korupsi jalan di Sumut yang ditangani KPK, Kejatisu akan bertindak jika KPK nanti membutuhkan penyelidikan lebih lanjut.
"Kecuali ada permintaan dari KPK maka nanti Kejatisu bisa membantu. Termasuk seperti yang disampaikan hakim kepada JPU dari KPK," ujarnya.
Baca Juga:
Pada sidang korupsi jalan Sumut yang turut menjerat orang dekat Bobby Nasution, Topan Ginting, tiga saksi dihadirkan, Rabu (15/10/2025).
Mariam, bendahara PT Dalihan Na Tolu Grup (DNG), perusahaan milik Kirun membuka buku catatan aliran uang korupsi.
Nama itu kemudian dibacakan oleh Ketua Majelis Khamozaro Waruwu. Ada puluhan nama penerima uang korupsi hasil pengaturan tender proyek sejumlah jalan di Sumut.
Mereka berstatus Kepala Dinas PUPR Sumut, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PJN Wilayah I Medan, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gunung Tua hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga ASN di Dinas PUPR Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, hingga Padang Lawas Utara.
"Nama nama seperti Dicky Erlangga selaku Kasatker PJN I Medan mendapat 875 juta, Mantan Kadis PUPR Mandailing Natal Elpi Yanti Harahap mendapatkan suap paling banyak senilai Rp 7,272 milliar," ucap Khamozaro keheranan.
Mariam yang mencacat pengiriman uang itu langsung membenarkan. "Iya pak, sesuai dengan yang ada di catatan, pak," katanya.
Khamozaro sempat bertanya mengenai status Elpi apakah sebagai saksi dalam perkara ini, atau sudah menjadi tersangka.
Namun Jaksa Penuntut Umum menyampaikan, bahwa yang disampaikan Elpi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi, dan tidak masuk dalam dakwaan.
Khamazaro lalu berpandangan agar kasus penerimaan uang oleh pejabat di Sumut diproses.
"Artinya ini biarkan ini jadi porsi Kejatisu di sini, ini bisa jadi pintu masuk," kata dia.
Hakim lalu menyampaikan keprihatinannya terhadap tindakan pejabat daerah di Sumut.
Khamazaro mendorong agar para penerima suap dari Kirun dibawa ke persidangan.
"Makanya setelah saya baca ini, yang kenyang birokrat pejabat-pejabat ini, para garong, kalau gaya seperti orang sehat, pas kalau baca dapat puluhan milliar. Ini baru satu pengusaha lo, ada berapa banyak pengusaha di Sumut ini. Ini harus kita buka dipersidangan," ujarnya.
Bobby Sihite Sampaikan Ucapan Selamat dan Sukses atas Amanah Baru AKBP Marganda Aritonang dan AKBP Sah Udur Sitinjak
Daerah
Diduga Pukul 10 Murid karena PR, Guru SD Negeri di Medan Mengundurkan Diri
Peristiwa
Medanasatupro.comKetua Umum HMI Komisariat FIB USU periode 20052006 Ansor Harahap, S.Sos menyatakan diri siap memimpin MD KAHMI Medan per
Medan
Aduan Asap Cerobong PT LSP, Anggota DPRD Siak Jondris Pakpahan Turun Langsung ke Lapangan
Daerah
Penanganan Bencana, Ombudsman RIKolaborasi dan Pengawasan Menjadi Kunci
Nasional
Wakil Bupati Dairi Evaluasi Ketat Dapur SPPG, Pastikan MBG Layak dan Aman untuk Siswa
Daerah
Pemkab Dairi Gelar Apel Kendaraan Dinas, Teguran Disiapkan untuk Aset yang Menunggak Pajak
Daerah
Audiensi BPJS dan Pemkab Dairi, Bahas Kejar 2.270 Jiwa Lagi Jadi Peserta JKN
Kesehatan
Sei Rampah, asatupro.com Demi membantu pemerintah dalam menekan impor kedelai, PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari badan usaha mil
Perkebunan
Padangsidimpuan, Asatupro.com Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Kota Padangsidimpuan di Hotel Grand Antares, K
Daerah
