Keputusan MK: Sawit di Kawasan Hutan, Antara Perlindungan Masyarakat Adat dan Kepastian Usaha

Jakarta, asatupro.com - Perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan kembali menjadi sorotan dari masyarakat luas.

Baca Juga:

• Kabar Baik Bagi Pelaku Sawit, Kini Ada Prototipe Teknologi Helm Pintar Berbasis IoT Karya Mahasiswa ITSI Medan
• Didukung BPDP dan Ditjenbun, IPB Training Tingkatkan SDM 118 Petani Sawit Empat Lawang

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini kembali memantik perdebatan soal status perkebunan sawit di kawasan hutan.

Banyak media menyoroti bahwa masyarakat adat kini diperbolehkan berkebun di kawasan hutan tanpa izin pemerintah.

Namun sebagian pemberitaan kemudian disalahartikan seolah-olah "hasil sawit di kawasan hutan tidak boleh dikomersialkan sama sekali". Padahal, tidak ada pernyataan seperti itu dalam amar putusan MK. Apa yang sebenarnya telah diputuskan MK?

Baca Juga:

• Indonesia: Pusat Tokotrienol dan Beta-Karoten Alami Dunia
• Percepat Pembangunan Batalyon 908/Gajah Dompak, Bupati Dairi Hadiri Rapat Koordinasi

Diketahui bahwa MK dalam amar keputusannya menegaskan bahwa larangan melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa izin tidak berlaku bagi masyarakat adat atau masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam kawasan hutan, selama kegiatan tersebut tidak bersifat komersial.

Kabar Baik Bagi Pelaku Sawit, Kini Ada Prototipe Teknologi Helm Pintar Berbasis IoT Karya Mahasiswa ITSI Medan

Didukung BPDP dan Ditjenbun, IPB Training Tingkatkan SDM 118 Petani Sawit Empat Lawang

Indonesia: Pusat Tokotrienol dan Beta-Karoten Alami Dunia

Percepat Pembangunan Batalyon 908/Gajah Dompak, Bupati Dairi Hadiri Rapat Koordinasi

Audit HGU Socfin Indonesia: Warisan Konsesi Kolonial yang Wajib Diperiksa Menyeluruh

K3 Sawit: Selamat, Sehat, dan Sejahtera