Medan,asatupro.com-Ancaman banjir di Kota Medan kembali mencuat setelah sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Medan, Zulham Efendi. Dalam rapat kerja Komisi IV bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Zulham menuding lembaga tersebut belum menunjukkan keseriusan dalam mengatasi banjir berulang, terutama di kawasan Medan bagian Utara.
"Banyak laporan dari lurah tidak ditanggapi dengan cepat oleh BWS. Salah satunya tanggul pecah sudah dilaporkan, tapi tidak ada tindak lanjut. Padahal ini menyangkut keselamatan warga," tegas Zulham dalam rapat, Senin (20/10/2025).
Pernyataan itu menyoroti akar masalah klasik, respons lamban, koordinasi lemah dan penanganan bersifat tambal sulam.
Minim Anggaran Sebagai Pengulangan Alasan Klasik
Kepala BWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, mengakui persoalan keterbatasan dana menjadi kendala utama.
Baca Juga:
Ia menyebut, alokasi dana untuk penanganan tiap sungai hanya sekitar Rp200 juta per tahun, jumlah nyaris tidak cukup untuk pekerjaan pemeliharaan tanggul, pengerukan atau normalisasi aliran air di wilayah seluas Kota Medan.
"Kita sudah melakukan perbaikan di sejumlah titik sebelum banjir datang, termasuk di depan Polda Sumut di kawasan Sungai Batangkuis. Total ada sekitar 10 titik sudah disentuh sesuai kemampuan anggaran," ungkap Feriyanto.
Namun, angka itu justru membuka pertanyaan, bagaimana efektivitas penggunaan anggaran dan prioritas titik rawan banjir ditentukan? Sebab, laporan warga dan lurah menunjukkan sejumlah kawasan seperti Martubung, Mabar dan Helvetia masih sering tergenang setiap kali hujan deras mengguyur.
Baca Juga:
Koordinasi Tumpang Tindih
Feriyanto menambahkan, peran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk memperkuat penanganan banjir.
Namun, ia menegaskan setiap intervensi harus mendapat izin dari Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan.
Masalahnya, mekanisme koordinasi ini justru sering berujung pada ketidak pastian tindakan di lapangan.
Sementara birokrasi berputar di meja koordinasi, warga kembali menjadi korban ketika hujan deras datang tanpa peringatan.
Seruan Aksi Nyata Tapi Bukan Seremonial
Zulham mendesak agar koordinasi lintas lembaga diperkuat dan langkah teknis dipercepat.
"Kita ingin kerja cepat dan kolaboratif. Jangan tunggu banjir besar dulu baru bertindak. Warga sudah terlalu sering jadi korban," ujarnya.
Pernyataan ini menjadi alarm bagi semua pihak, bahwa tanpa reformasi sistem penanganan banjir, Kota Medan bisa terjebak dalam siklus kesamaan bencana setiap tahun.
Berdasarkan pantauan lapangan dan data dari sejumlah lurah, beberapa titik kritis di Medan Utara mengalami kerusakan tanggul dan pendangkalan sungai lebih dari dua tahun tanpa penanganan permanen. Jika tidak ada perubahan kebijakan dan percepatan koordinasi lintas sektor, banjir bukan lagi insiden musiman, melainkan pembiaran bencana permanen. (Indira Krista Ryanka Br Sembiring)
Padangsidimpuan, Asatupro.com Program internet gratis Kominfo Mantap yang sebelumnya dipromosikan Pemerintah Kota Padangsidimpuan melalu
Daerah
Putusan Banding Kasus Andrie Yunus dan Pertanyaan Atas Keadilan Bagi Korban
Nasional
Diduga Ada Payung Oknum Aparat, Gudang Minyak Siong "AS" di Medan Utara Disebut Masih Bebas Beroperasi dan Kebal Hukum
Hukrim
James Siburian Sabet Juara 1 Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, PBLKP Tegaskan Komitmen Lestarikan Budaya
Daerah
PPPK Berpeluang Jadi PNS 2027, Guru Swasta Bersertifikasi Jangan Dianaktirikan
Nasional
FMPS Desak Kapolda Sumut Evaluasi Polsek Kotanopan, Dugaan PETI Diminta Diverifikasi
Hukrim
Dugaan Pungutan Mengatasnamakan Paguyuban, Pedagang Gedung Nasional Minta Pemkab Bertindak
Daerah
Pemkab Karo Tegaskan CSR Pendidikan Transparan, Tanpa Intervensi dan Konflik Kepentingan
Daerah
Misteri Mangkraknya Laporan Penganiayaan di Polsek Patumbak Tiga Kali Ganti Kapolsek, Nasib Korban Tetap Menggantung
Peristiwa
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Desak Investigasi Menyeluruh Atas Kebakaran PT EVYAP
Peristiwa
