Jamil Dar Harahap Direktur APPRI (Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia) Yang Juga Kader PMII Terhadap Kelangkaan BBM Pasca Banjir Melanda di Sumut

Medan,asatupro.com-Kelangkaan BBM Sumatera Utara: Bencana Manajemen, Bukan Bencana Alam, Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara yang terjadi berulang setiap akhir tahun, mulai 2021 hingga 2025, bukan sekadar akibat bencana alam.

Realitas ini adalah bukti nyata kegagalan manajemen yang sistematis dan terstruktur oleh Pertamina Patra Niaga dan otoritas terkait.

Klaim Normalitas vs. Realitas Kekosongan Pertamina Patra Niaga secara konsisten mengklaim "operasional berjalan normal." Namun, jika situasi ini normal, mengapa puluhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan, Deli Serdang, Simalungun, hingga Karo mengalami kekosongan total selama berhari-hari?

Alasan klasik yang terus diulang menunjukkan kurangnya antisipasi dan pembelajaran:

Baca Juga:

• Laskar Ayam Kinantan Ngamuk di Stadion Utama Sumatera Utara, PSMS Medan Cukur Persiraja Banda Aceh 5-0 Tanpa Balas
• PTPN I (PERSERO) Regional 1 Gelar Donor Darah, 90 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

1. Jalan Longsor: Meskipun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis peringatan dini sejak 20 November 2025, kesiapan logistik tetap nihil.
2. Gelombang Tinggi di Belawan: Fenomena ini adalah siklus tahunan (Musim Barat), bukan kejutan mendadak yang tidak bisa diprediksi.

Jika kondisi ini terus berlanjut, berarti kita tidak pernah mengambil pelajaran dari kegagalan tahun-tahun sebelumnya.

Stok Terkunci: Sindrom Kelebihan Birokrasi

Data per 27 November 2025 menunjukkan stok di Depo Pertamina sebenarnya masih tersedia: 4.489 KL gasoline dan 6.200 KL solar.

Baca Juga:

• Masyarakat Rasakan Manfaat TJSL PTPN IV PalmCo Regional 2
• Mediasi Buntu, Aliansi Warga Tanjung Morawa Ancam Naikkan Eskalasi Aksi ke Kantor Bupati dan Kejari Deli Serdang

Namun, stok vital ini "terkunci" di depo, menjadi tidak berguna bagi rakyat yang membutuhkan.

Penyebabnya bukanlah kekurangan stok, melainkan hambatan birokrasi:

1. Menunggu surat jalan lintas kabupaten/kota.
2. Menunggu rapat koordinasi yang tak jelas kapan usai.
3. Birokrasi yang berbelit-belit dan lamban.

Ini bukan kekurangan stok. Ini kelebihan birokrasi dan kekurangan nyali dalam mengambil keputusan cepat dan berani.

Janji Manis yang Menguap dan Political Will yang Nol Besar.

Krisis yang berulang ini juga mengungkap tumpulnya komitmen pemerintah pusat dan BUMN terhadap solusi permanen yang pernah dijanjikan:

1. Stok Buffer di Integrated Terminal Medan: Dijanjikan oleh Menko Luhut pada tahun 2023, namun hingga hari ini, realisasinya tidak terlihat.
2. Kontrak Angkutan Udara TNI AU: Rencana darurat untuk Nataru 2024 ini hilang ditelan bumi tanpa penjelasan.
3. Jalan Lintas Timur Sumut Alternatif: Anggaran awal Rp1,8 triliun (APBN 2024) dipangkas drastis menjadi hanya Rp400 miliar, menunjukkan rendahnya prioritas terhadap infrastruktur penunjang logistik darurat.

Rakyat Sumut: Korban Ganda Bencana dan Inkompetensi

Saat ini, masyarakat Sumatera Utara menjadi korban ganda:

Diterjang banjir bandang dan longsor, kemudian diperberat dengan antrean BBM berjam-jam yang secara langsung menghambat proses pemulihan, evakuasi, dan distribusi bantuan.

Jangan lagi meminta masyarakat untuk "jangan panik." Kepanikan adalah respons yang wajar ketika negara dan BUMN yang mengklaim sebagai "terbesar di ASEAN" masih kalah telak menghadapi banjir dan longsor yang datang pada waktu yang sama setiap tahun.

Ini bukan lagi soal cuaca. Ini adalah soal kompetensi, prioritas, dan political will yang nilainya nol besar. Sumatera Utara tidak butuh alasan klise dan permintaan maaf. Sumatera Utara membutuhkan solusi permanen yang diwujudkan, bukan sekadar diumbar dalam rapat koordinasi tahunan.

Laskar Ayam Kinantan Ngamuk di Stadion Utama Sumatera Utara, PSMS Medan Cukur Persiraja Banda Aceh 5-0 Tanpa Balas

PTPN I (PERSERO) Regional 1 Gelar Donor Darah, 90 Kantong Darah Berhasil Dikumpulkan

Masyarakat Rasakan Manfaat TJSL PTPN IV PalmCo Regional 2

Mediasi Buntu, Aliansi Warga Tanjung Morawa Ancam Naikkan Eskalasi Aksi ke Kantor Bupati dan Kejari Deli Serdang

Salurkan Rp7,82 Miliar Bantuan TJSL, PTPN IV Regional 2 Perluas Manfaat bagi Masyarakat

Dugaan Pelanggaran Berlapis di Tanjung Morawa: Dari PHK Sepihak, Rekrutmen BHL Ilegal, hingga Pungli Sampah