2. Mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk menindak dan menertibkan para penggarap Tanah Ulayat dan Tanah Adat Masyarakat Melayu.
3. Mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum untuk mengembalikan hak hak Kesultanan dan Masyarakat Melayu atas tanah yang selama ini digunakan oleh perusahaan atau pihak ketiga.
4. Meminta kepada seluruh Ormas Melayu untuk Membentuk Lembaga Pengelola Tanah Ulayat dan Tanah Adat guna memperjuangkan hak Masyarakat Melayu.
Hadir dalam diskusi tersebut Prof Djohar Arifin Husin, Mayjend TNI (Purn) M Hasyim, DR Sakhyan Asmara, Assoc Prof Yanhar Jamaluddin, Ade Darmawan, HA Nuar Erde, Johan Merdeka, M Hafiz dan Abdul Azis.ril*
Baca Juga:
Polri telah membangun 265 titik sumur bor di wilayah terdampak, terdiri dari 10 titik program Kapolri, 46 titik program Kapolda Aceh,
Daerah
Video Pegawai PPPK Dinsos Lhokseumawe Berinisial TR Diduga Gunakan &ldquoPod Getar&rdquo, Publik Desak Pemeriksaan
Peristiwa
Bupati Dairi Tawarkan ILP Rp 300 Ribu, Pedagang Dilibatkan Mengawasi Kinerja PD Pasar 3 Bulan
Daerah
JELAS VIOLASI UU! Usut Tuntas Penimbunan Sungai dan Hutan Bakau di Tembesi Batam
Daerah
Medan, asatupro.com Provinsi Sumatra Utara (Sumut) adalah pelopor sekaligus industrialisasi perkebunan kelapa sawit sejak era kolonialisme
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Standar keberlanjutan atau sustanaility standard menjadi fondasi bagi PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo dalam menja
Perkebunan
Jakarta, asatupro.com Ratusan unit perkebunan dan perusahaan kelapa sawit (PKS) milik PTPN III Subholding PTPN IV PalmCo berhasil meraih
Perkebunan
Sorotan Tajam Warga Langkat Kapolres AKBP Hannry P.H. Tambunan Dituntut Tegas Usut Legalitas THM New Star Bukit Lawang
Peristiwa
Dukung Pesta Luhuton Bolon 2026, Jalan Alternatif Silalahi I III Resmi Dibuka
Daerah
Industri dari Indorayon Ke TPL, Konflik Tak Kunjung Selesai, Presedium Sebat Sutanto Tanoto Jangan Lepas Tanggung Jawab
Peristiwa
