Oleh sebab itulah diskusi PB ISMI digelar guna memberikan masukan dan
dukungan kepada Kejatisu demi penegakan hukum di negeri ini.
"Rumusan hasil pertemuan sejumlah tokoh masyrakat Melayu Indonesia itu merespon masalah perampasan Tanah Ulayat dan Tanah Adat Melayu serta merespon keputusan banding atas vonis bebas 4 terdakwa korupsi penjualannaset PTPN ke Citra Land," ujar Assoc Prof Yanhar Jamaluddin MSP, Sekjen PB ISMI usai acara diskusi.
Hal ini juga kata Yanhar Jamaluddin, sebagai tindak lanjut dari Maklumat Masyarakat Melayu Indonesia yang disampaikan pada Halal Bi Halal Masyarakat Melayu Indonesia tanggal12 April 2026, dibawah naungan PB MABMI, PB ISMI dan PB GAMI, maka upaya penyelamatan dan penguatan Hak Atas Tanah Melayu terus dilakukan.
Baca Juga:
Tags
beritaTerkait
komentar