Skandal Perjalanan Dinas DPRD Medan: Rp 4,4 Miliar Uang Negara Belum Kembali, Sekwan Terancam Diseret APH

Medan,asatupro.com-Skandal perjalanan dinas DPRD Kota Medan kembali menjadi sorotan publik. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut tertanggal 20 Mei 2024 mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp 7,62 miliar pada periode 2019–2024. Namun hingga kini, baru Rp 3,17 miliar yang berhasil dikembalikan. Artinya, masih ada Rp 4,44 miliar uang negara yang tak jelas nasibnya.

Temuan ini memicu dugaan kuat praktik penyalahgunaan anggaran secara sistematis. BPK menemukan biaya perjalanan dinas anggota DPRD Medan yang tidak sesuai fakta, mulai dari tarif hotel yang tidak sesuai, perjalanan tanpa menginap, hingga laporan perjalanan yang diragukan kebenarannya.

Mekanisme pengawasan dan verifikasi anggaran di Sekretariat DPRD Medan yang dipimpin Ali Sipahutar juga dinilai sangat lemah. BPK menilai seolah ada pembiaran dalam praktik ini, yang memperkuat dugaan korupsi berjamaah.

Padahal, sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 pengembalian kerugian negara wajib dilakukan maksimal 60 hari setelah rekomendasi BPK diterbitkan. Jika tidak, aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan wajib menindaklanjuti secara pidana. Bahkan, pengembalian dana tidak menghapus ancaman hukuman korupsi.

Baca Juga:

• APH Didesak Usut Temuan BPK Atas Penerimaan dan Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas LH Kabupaten Karo
• KPK Bersurat ke Panglima TNI Terkait Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Prajurit Aktif

Tokoh pemuda Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, mendesak APH segera memeriksa Sekretaris DPRD Medan dan pihak terkait termasuk seluruh anggota DPR Medan Periode 2019-20124.

"Jelas batas pengembalian temuan BPK hanya 60 hari. Lebih dari itu sudah masuk ranah hukum, karena ada upaya melawan hukum dalam pengembalian keuangan negara. Kasus ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya.

Sementara itu, Sekwan DPRD MedanAli Sipahutar yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Skandal ini kian menambah daftar panjang sorotan publik terhadap DPRD Medan, yang belakangan juga ramai dikritik soal anggaran gaji dan tunjangan fantastis Rp125 miliar per tahun.

Baca Juga:

• KPKM RI: Polres Simalungun Diapresiasi, Kapolsek Gunung Malela dan Kanit Jatanras Dinilai Tunjukkan Komitmen Berantas Judi Sabung Ayam
• KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?

Publik menanti keberanian APH mengusut tuntas kasus ini, agar tidak terkesan ada perlakuan istimewa terhadap pejabat daerah.

APH Didesak Usut Temuan BPK Atas Penerimaan dan Pengelolaan Retribusi Sampah di Dinas LH Kabupaten Karo

KPK Bersurat ke Panglima TNI Terkait Kasus Korupsi Dana Bencana BNPB yang Libatkan Prajurit Aktif

KPKM RI: Polres Simalungun Diapresiasi, Kapolsek Gunung Malela dan Kanit Jatanras Dinilai Tunjukkan Komitmen Berantas Judi Sabung Ayam

KPK Kembali Tetapkan 8 Tersangka, Sutrisno Pangaribuan: Siapa “Sutradara” di Balik Kasus Jalan BBPJN Sumut?

Mafia BBM Bersubsidi Beraksi di KIM: Truk Tangki Siluman Masuk PT Medan Tropical Canning Diduga Bekingan Oknum Aparat

Rela "Meracuni" Warga Demi Keuntungan, DPP FROMPER Desak Cabut Izin Operasional PT Kreasi Kotak Megah!