Pimpinan Wilayah MIO Indonesia Sumut Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Tegaskan Dukungan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Sumatera Utara,asatupro.com-Pimpinan Wilayah (PW) Media Independen Online Indonesia (MIO) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk Program Utama andalan, melalui Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, atas komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan mendorong penegakan hukum yang profesional, transparan, serta berkeadilan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jajaran PW MIO Indonesia Sumut sebagai bentuk dukungan terhadap langkah pemerintah bersama aparat penegak hukum (APH) dalam menangani berbagai perkara tindak pidana korupsi yang menjadi perhatian publik, Polrestabes Medan, pada Rabu (15/7/2026).

Ketua PW MIO Indonesia Sumut, Fajar Trihatya SE, mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.

Menurut Fajar, berbagai penanganan perkara korupsi yang tengah berlangsung, termasuk kasus yang menjadi perhatian publik, menunjukkan pentingnya supremasi hukum yang dijalankan secara objektif berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:

• DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam
• Nama Baik Dicemarkan, Amri Alias Nunung Bantah Tuduhan Buronan Polisi

"Kami segenap jajaran PW MIO Indonesia Sumut memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Sumatera Utara dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan asas praduga tak bersalah," tegas Fajar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polrestabes Medan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga seluruh institusi terkait yang terus bekerja mengungkap berbagai dugaan tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya.

Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pelayanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:

• Henry Dumanter Apresiasi Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam Penanganan Perkara Tipu Gelap Rp5,5 Miliar
• DPW A-PPI Sumut Desak Kapolda Usut Tuntas Oknum Pengacara Diduga Catut Nama Penyidik Rp200 Juta

Karena itu, PW MIO Indonesia Sumut berharap semangat pemberantasan korupsi terus dilakukan secara berkesinambungan, profesional, dan tanpa diskriminasi. Setiap pihak yang terbukti bersalah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Bung Joe Sidjabat selaku Humas PW MIO Indonesia Sumut mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya di Sumatera Utara, untuk bersama-sama membangun budaya antikorupsi melalui penguatan integritas, pengawasan publik, serta partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Menurut Joe, media memiliki peran strategis sebagai mitra demokrasi dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

"PW MIO Indonesia Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pemberantasan korupsi bukan semata menjadi tugas aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen bangsa," ujar Joe kepada awak media.

PW MIO Indonesia Sumut berharap sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, media, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh komponen bangsa terus diperkuat guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi, menjunjung supremasi hukum, serta menghadirkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Red/Tim)

DPC GMNI Jakarta Timur Imbau Masyarakat Evaluasi Objektif Pemerintahan Prabowo-Gibran Momentum September Hitam

Nama Baik Dicemarkan, Amri Alias Nunung Bantah Tuduhan Buronan Polisi

Henry Dumanter Apresiasi Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam Penanganan Perkara Tipu Gelap Rp5,5 Miliar

DPW A-PPI Sumut Desak Kapolda Usut Tuntas Oknum Pengacara Diduga Catut Nama Penyidik Rp200 Juta

Peralihan Aset Rp7,6 Miliar ke Kementerian Diprotes, Eks Kantor Dishub Asahan Tinggal Puing

Terendus Skema Ekspor Ilegal PFAD, Dirut PT Innabridge Selaras Energi Didesak Segera Diperiksa Polisi