"Yang penting saat masa panen, saat terjadi kelebihan pasokan, harga gabah dan beras petani tidak anjlok. Kita akan masuk dengan HPP yang ada untuk mengintervensi pasar," tegas Budi.
Namun, kata Budi, tidak semua gabah dan beras produksi petani bisa mereka terima. Gabah dan beras yang bisa mereka beli dari petani dengan HPP yang ada, hanya jika gabah dan beras petani memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan Badan Pangan Nasional.
Yakni untuk GKP ditentukan dengan kadai air maksimum 25 persen, kadar hampa 10 persen. Kemudian untuk GKG dengan kadar air maksimum 14 persen dan kadar hampa maksimum 3 persen.
Baca Juga:
Sementara untuk beras, ketentuan yang bisa diserap adalah dengan kadar sosoh 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, kadar butir patah maksimal 25 persen dan kadar butir menir 2 persen.
"Ya harus sesuai standar itu. Karena seperti kadar air itu akan sangat menentukan bobot GKG dan berasnya. Kalau tidak sesuai kualitas nanti hasil berasnya juga tidak sesuai dan muncul kerugian negara. Karena kita Bulog kan juga menggunakan APBN," tukasnya.
Target 500 ton penyerapan itu, lanjut Budi, akan diserap melalui penggilingan-penggilingan yang saat ini telah menjadi mitra Bulog. Termasuk juga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang telah memenuhi syarat.
Baca Juga:
"Selain dengan mitra, Satgas kita akan turun langsung untuk mendatangi Kelompok Tani guna menyerap beras mereka. Yang penting kita pastikan, setiap petani mendapatkan harga sesuai yang sudah ditetapkan," jelasnya.
Gabah dan beras yang nantinya diserap dari petani, kata Budi, akan diperuntukkan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan Bantuan Pangan Gratis serta sejumlah peruntukan lain termasuk untuk Stabiltiasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras.
"Untuk stok beras kita saat ini di Sumatra Utara ada 46 ribu ton. Ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut, termasuk saat pelaksanaan puasa Ramadan dan Idul Fitri yang biasanya permintaan masyarakat meningkat," pungkasnya.
Diketahui, Pemerintah melalui Bapanas telah mengeluarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Dalam keputusan itu, HPP untuk harga gabah kualitas GKP senilai Rp 6500 per kilogram di tingkat petani dan Rp 6700 per kilogram di tingkat penggilingan. Sementara harga gabah kualitas GKG senilai Rp 8000 per kilogram di tingkat penggilingan dan Rp 8200 per kilogram di gudang Bulog. Sementara harga beras ditetapkan senilai Rp 12 Ribu per kilogram.
"HPP sekarang sudah sesuai dengan harga keekonomian. Kalau kita tanya ke petani mereka pasti inginnya lebih tinggi. Tapi kalau terlalu tinggi, kasihankonsumen," tandas Budi.ril**
Padangsidimpuan, Asatupro.com Praktisi hukum Han Aulia Nasution, S.H., M.H., mengajak masyarakat Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, dan
Daerah
Sosialisasi Ideologi Pancasila di Kecamatan Medan Barat, Anggota DPRD Antonius Tumanggor Ajak Perkuat Persatuan dan Kesatuan
Politik
Ketua Harian DPP HARI H.M. Nezar Djoeli Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Badan Gizi Nasional
Nasional
Patroli Gabungan KRYD Polres Pelabuhan Belawan Sasar Premanisme hingga Tawuran
Hukrim
Brimob Poldasu Bubarkan Aksi Balap Liar di Jalan Iskandar Muda Medan
Medan
POLRES SIMALUNGUN DIDESAK BERTINDAK! BertahunTahun Dugaan Keterlibatan Oknum Kades JG dan Keluarga dalam Lingkaran Judi Jadi Sorotan Publik
Hukrim
Diduga Rem Blong, Truk Muatan Besi Tabrak Beruntun dan Seruduk Rumah Warga di Sumbul
Peristiwa
Sosialisasi Teknis Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran, BPBD Dairi dan Batalyon Yon TP 908/Gaja Dompak Berkolaborasi
Daerah
Mengetahui Personil Sakit "Kapolres Kunjungi Rumah Personil dan Sambangi Dua Panti Asuhan Dalam Rangka HUT 80 Bhayangkara"
Daerah
Kapolres Langkat Dampingi Kakorbinmas Polri Dialog Kamtibmas Bersama Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat
Daerah
