Medan,asatupro.com-Wakil Ketua DPRDKota Medan, H. Zulkarnaen, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos), khususnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Makmur yang menjadi salah satu janji kampanye Wali Kota Medan.
Sorotan tersebut muncul setelah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan menetapkan syarat penerima PKHMedan Makmur hanya bagi masyarakat yang masuk kategori Desil 1 hingga Desil 3 berdasarkan data kesejahteraan.
Menurut Zulkarnaen, kebijakan itu bertolak belakang dengan tujuan awal pembentukan program PKHMedan Makmur yang seharusnya mengakomodasi warga miskin Kota Medan yang belum memperoleh bantuan PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Kalau PKHKemensos memberikan syarat rentang Desil 1 sampai Desil 5, seharusnya PKHMedan Makmur paling tidak bisa menjangkau hingga Desil 6, bukan justru hanya sampai Desil 3. Semangat program ini adalah membantu masyarakat miskin yang belum menerima PKHKemensos, sehingga syaratnya seharusnya lebih mudah, bukan lebih sulit," ujar Zulkarnaen, Kamis (6/8/2026).
Baca Juga:
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, bantuan PKH dari Kemensos memang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rentang Desil 1 hingga Desil 5. Namun, karena keterbatasan kuota, tidak seluruh warga yang memenuhi kriteria tersebut dapat menerima bantuan.
Di sisi lain, kata dia, masih banyak masyarakat miskin di Kota Medan yang berada pada Desil 4, Desil 5, bahkan Desil 6 yang juga belum tersentuh bantuan sosial. Karena itu, DPRDMedan meminta agar cakupan penerima PKHMedan Makmur diperluas hingga Desil 6.
"Kalau PKHMedan Makmur hanya diberikan kepada Desil 1 sampai Desil 3, bagaimana nasib masyarakat miskin di Desil 4, Desil 5, dan Desil 6 yang juga belum mendapatkan PKHKemensos? Program ini harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin yang belum menerima bantuan," tegasnya.
Baca Juga:
Selain meminta perluasan kriteria penerima, Zulkarnaen juga mendesak Dinas Sosial agar tidak hanya berpedoman pada status desil dalam menentukan penerima bantuan. Menurutnya, pemerintah harus melakukan verifikasi faktual di lapangan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan.
"Kalau memang terbukti miskin berdasarkan kondisi riil di lapangan, maka masyarakat tersebut harus mendapatkan PKHMedan Makmur, tanpa semata-mata terpaku pada status desil," katanya.
Ia juga menyoroti proses pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Medan yang dinilai masih belum akurat. DPRD meminta Pemko Medan segera melakukan pembenahan agar penyaluran bantuan sosial, baik dari Kemensos maupun pemerintah daerah, benar-benar tepat sasaran.
"Kita meminta Dinas Sosial bersama seluruh perangkat kewilayahan segera menyelesaikan pendataan Perlinsos secara faktual, objektif, dan transparan agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang layak menerima bantuan namun justru terlewat," pungkasnya.
Lubukpakam, asatupro.com Akademi Teknik Deli Serdang (ATDS) melihat dan memahami tren dan perkembangan penggunaan energi terbarukan (renew
Pendidikan
Ketua MIO Sumut dan Ketua MIO Karo Kunjungi Joe Sidjabat di RS Advent, untuk Solidaritas Organisasi dan Kebersamaan
Medan
Medan, asatupro.com Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pert
Medan
Judi Tembak Ikan di Kampung Pon Kembali Disorot, Warga Desak Polres Sergai Bertindak Tegas
Hukrim
Nias,asatupro.comBupati Nias Barat Eliyunus Waruwu tanda tangani hibah tanah PLTD bersama Manager PLN UP3 Nias, Leonard Tulus M. Panjaitan
Daerah
Jakarta,asatupro.comPerkembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) mulai mengubah cara masyarakat mencari dan mengonsumsi
Nasional
Jakarta,asatupro.comKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyidangkan perkara dugaan praktik tying dalam distribusi LPG di Kabupat
Hukrim
Codet dan Aan Gelar Perjudian Laga Ayam di Kota Binjai, Polisi Diduga Tutup Mata
Hukrim
Padangsidimpuan, Asatupro.com Kasus pelayanan kardiovaskular yang ditanggung melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus meng
Daerah
Lobi Kesehatan di Jakarta, Bupati Vickner Kawal Revitalisasi RSUD Sidikalang Hingga Pustu
Kesehatan
