Awalnya, awak media bersama tim kuasa hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Anak Bangsa Tabagsel yang dipimpin RHa Hasibuan dkk merencanakan konferensi pers di luar pagar dan di luar kawasan operasional Tambang Emas PT AR. Lokasi tersebut dipilih agar tidak mengganggu aktivitas perusahaan sekaligus menjamin keselamatan serta independensi kerja jurnalistik.
Namun, meski berada di luar pagar perusahaan, awak media tetap diminta oleh pihak keamanan PT. AR meninggalkan lokasi dengan alasan kawasan tersebut termasuk Objek Vital Nasional (Obvitnas). Awak media kemudian diarahkan untuk menggelar konferensi pers di pinggir Jalan Lintas Batang Toru–Sibolga, lokasi yang dinilai berisiko tinggi karena padatnya arus lalu lintas kendaraan bertonase besar.
Sejumlah jurnalis yang berada di lokasi pun menyatakan keberatan karena kondisi bahu jalan yang sempit dan tidak layak dijadikan lokasi konferensi pers. Arus lalu lintas yang padat dinilai berpotensi membahayakan keselamatan awak media maupun narasumber.
Baca Juga:
"Sejak awal kami tidak masuk ke kawasan operasional. Konferensi pers direncanakan di luar pagar, tapi tetap diminta pergi. Ini jelas berisiko bagi keselamatan," ujar, Adek Indra kepada Asatupro.com, Minggu (15/2/2026).
Sidang pemeriksaan setempat tersebut merupakan bagian dari proses pembuktian perkara gugatan lahan seluas 190 hektare milik Parsadaan Siregar Siagian terhadap PT Agincourt Resources, yang diduga hingga saat ini belum melakukan pembayaran atas lahan tersebut.
Menanggapi hal itu, manajemen PT AR memberikan keterangan resmi. Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, menyatakan bahwa pembatasan akses dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan keamanan nasional.
Baca Juga:
"Pembatasan akses di area operasional PTAR merupakan bentuk kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan keselamatan Objek Vital Nasional serta perlindungan hak privasi wilayah," ujarnya dalam keterangan tertulis yang disampaikan melalui Media Relation PT AR, Sabtu (14/2/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas jurnalistik terdapat kewajiban untuk mematuhi ketentuan profesional. "Dalam menjalankan tugas jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan 9 menegaskan kewajiban untuk menempuh cara profesional serta menghormati hak privasi dan batasan yang berlaku," tambahnya.
Terkait kehadiran aparat keamanan, pihak PT AR menyatakan hal tersebut semata-mata menjalankan tugas negara. "Kehadiran TNI/Polri di lokasi semata-mata untuk menjalankan tugas negara dalam mengamankan aset strategis dan keselamatan publik," jelasnya.
Meski demikian, awak media menilai bahwa rencana konferensi pers yang dilakukan di luar pagar dan di luar kawasan operasional semestinya tidak disamakan dengan aktivitas di dalam Obvitnas. Mereka berharap ke depan terdapat kejelasan batas wilayah serta mekanisme komunikasi yang lebih menghormati keselamatan dan kerja jurnalistik di lapangan. (MN)
Surabaya, asatupro.com PTPN III Sub Holding PTPN IV PalmCo melakukan gebrakan besar bersama kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IT
Perkebunan
FKPPI Rayon 020202 Tanjung Morawa Gelar Ramah Tamah Akhir Syawal, Santuni 200 Anak Yatim dan Janda
Daerah
Suka Makmue, asatupro.com Demi mewujudkan visi Bupati Dr. Teuku Raja Keumangan SH.MH atau yang lebih dikenal dengan nama Bupati TRK, Yusla
Ekonomi
Zuriat Kesultanan Negeri Langkat Dorong Pengembangan UMKM dan Wisata Budaya
Daerah
Medan,asatupro.comGerakan Kaya Raya Bersama Rakyat Indonesia (GKRBRI) melaksanakan kegiatan Halal Bi Halal (HBH) yang dirangkai dengan dis
Medan
Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik, 18 Puskesmas Dairi Resmi Terapkan BLUD
Daerah
Bupati Antar Kepergian Almarhum Kades Mbelang Malum Sunta Tutur Simorangkir
Daerah
MR KAHMI Fakultas Dakwa dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan Laksanakan Seminar Nasional dan Halal Bihalal
Pendidikan
Langkat,asatupro.comProgram TMMD 128 dalam kegiatan membangun sumur bor dan MCK bertujuan menyediakan akses air bersih dan fasilitas sanita
Daerah
Antiklimaks! Laporan Ormas Kristen terhadap Muhammad Jusuf Kalla Terbaca sebagai Manuver Politik
Nasional
