Pendampingan Profesional Kunci Pemberantasan Kemiskinan di Desa

Serdang Bedagai,asatupro.com-Upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan di desa melalui berbagai program pembangunan tidak akan maksimal tanpa keterlibatan tenaga profesional dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Meski program telah digulirkan dengan anggaran yang besar, seperti Dana Desa yang disalurkan setiap tahun, realisasi tujuan pengentasan kemiskinan masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman teknis masyarakat desa terhadap manajemen program, serta terbatasnya tenaga ahli yang mendampingi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tanpa adanya pendamping profesional, masyarakat desa kerap kesulitan memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Akibatnya, program-program yang seharusnya menyasar penguatan ekonomi lokal justru stagnan atau bahkan tidak tepat sasaran.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menegaskan pentingnya pendampingan desa. Pasal 50 hingga Pasal 52 menyebutkan bahwa pendampingan bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yang mengatur mekanisme dan struktur pendamping profesional di setiap tingkatan.

Selain itu, dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin pertama yaitu pengentasan kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 turut menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, termasuk optimalisasi pendampingan di tingkat akar rumput.

Baca Juga:

• Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RTRW Dairi Tahun 2026-2046
• Penyuluhan BINKOM, Mencegah Konflik Sosial di Wilayah Kodim 0206/Dairi

Namun, implementasi kebijakan ini di banyak daerah masih terkendala. Jumlah tenaga pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah desa, lemahnya pengawasan, serta minimnya pelatihan lanjutan untuk peningkatan kapasitas pendamping menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), perlu hadir secara aktif di lapangan. Pendampingan tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan juga harus menyentuh aspek manajerial, kewirausahaan, hingga penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Sebagai penutup, pemerintah benar-benar serius dalam memberantas kemiskinan di desa, maka penyediaan pendamping profesional dan penguatan manajemen program harus menjadi prioritas utama. Masyarakat tidak cukup hanya diberi bantuan, tetapi harus didampingi dan diberdayakan. Karena tanpa pendampingan yang tepat, program hanya akan menjadi angka dalam laporan, bukan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat desa.

Baca Juga:

• Pangdam I/BB Tinjau Pembangunan Jembatan Perintis Desa Hilihoucugala
• Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra

Bupati Dairi Sampaikan Nota Pengantar Ranperda RTRW Dairi Tahun 2026-2046

Penyuluhan BINKOM, Mencegah Konflik Sosial di Wilayah Kodim 0206/Dairi

Pangdam I/BB Tinjau Pembangunan Jembatan Perintis Desa Hilihoucugala

Rapat Koordinasi Percepatan Dana Desa Tahap Pertama, Wakil Bupati Dairi Minta Camat dan OPD Kerja Ekstra

Pangdam I/BB Ucapkan Terimakasih Kepada Media Online Yang Aktif Publikasikan Kegiatan TMMD 128 Kodim 0203/Langkat Setiap Hari

Kapolda Aceh Kunjungi Simeulue, Perkuat Sinergitas dengan Forkopimda dan Masyarakat