Pendampingan Profesional Kunci Pemberantasan Kemiskinan di Desa

Serdang Bedagai,asatupro.com-Upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan di desa melalui berbagai program pembangunan tidak akan maksimal tanpa keterlibatan tenaga profesional dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Meski program telah digulirkan dengan anggaran yang besar, seperti Dana Desa yang disalurkan setiap tahun, realisasi tujuan pengentasan kemiskinan masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan utama terletak pada kurangnya pemahaman teknis masyarakat desa terhadap manajemen program, serta terbatasnya tenaga ahli yang mendampingi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tanpa adanya pendamping profesional, masyarakat desa kerap kesulitan memahami mekanisme perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Akibatnya, program-program yang seharusnya menyasar penguatan ekonomi lokal justru stagnan atau bahkan tidak tepat sasaran.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah telah menegaskan pentingnya pendampingan desa. Pasal 50 hingga Pasal 52 menyebutkan bahwa pendampingan bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, yang mengatur mekanisme dan struktur pendamping profesional di setiap tingkatan.

Selain itu, dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin pertama yaitu pengentasan kemiskinan, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 turut menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah, termasuk optimalisasi pendampingan di tingkat akar rumput.

Baca Juga:

• Polres Karo Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung di Desa Sukatepu
• Bupati Dairi Vickner Sinaga tegaskan, Transaksi Non Tunai di Desa "Tidak Bisa Ditawar Lagi"

Namun, implementasi kebijakan ini di banyak daerah masih terkendala. Jumlah tenaga pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah desa, lemahnya pengawasan, serta minimnya pelatihan lanjutan untuk peningkatan kapasitas pendamping menjadi tantangan tersendiri.

Dalam konteks ini, pemerintah pusat melalui kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), perlu hadir secara aktif di lapangan. Pendampingan tidak cukup hanya bersifat administratif, melainkan juga harus menyentuh aspek manajerial, kewirausahaan, hingga penguatan kelembagaan ekonomi desa.

Sebagai penutup, pemerintah benar-benar serius dalam memberantas kemiskinan di desa, maka penyediaan pendamping profesional dan penguatan manajemen program harus menjadi prioritas utama. Masyarakat tidak cukup hanya diberi bantuan, tetapi harus didampingi dan diberdayakan. Karena tanpa pendampingan yang tepat, program hanya akan menjadi angka dalam laporan, bukan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat desa.

Baca Juga:

• Pemuda Bergerak, Desa Bergema! Karang Taruna Buntu Bedimbar Tunjukkan Peran Besar di Gebyar AKBAR
• Dandim 0208/Asahan dan Bupati Tinjau Kesiapan KDKMP di Sei Kamah Baru

Polres Karo Salurkan Bantuan Sembako untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Sinabung di Desa Sukatepu

Bupati Dairi Vickner Sinaga tegaskan, Transaksi Non Tunai di Desa "Tidak Bisa Ditawar Lagi"

Pemuda Bergerak, Desa Bergema! Karang Taruna Buntu Bedimbar Tunjukkan Peran Besar di Gebyar AKBAR

Dandim 0208/Asahan dan Bupati Tinjau Kesiapan KDKMP di Sei Kamah Baru

Bina Kemandirian Desa, Tim PPK Ormawa BEM Untag Semarang Latih Kader PKK dan Posyandu Olah TOGA Menjadi Produk Herbal

Dukung Pertanian Organik, Universitas Udayana Dampingi Petani Subak Timbul Produksi Pupuk Mandiri