Langkat,asatupro.com-Kawasan ekowisata Bukit Lawang, Kabupaten Langkat, kembali tercoreng akibat beroperasinya tempat hiburan malam (THM) New Star yang sebelumnya disinyalir berganti-ganti identitas mulai dari Blue Sky hingga Dragonfly. Keberadaan fasilitas hiburan malam di jantung destinasi wisata konservasi ini memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat dan pemerhati lingkungan, menyusul dugaan kuat pelanggaran terhadap regulasi perizinan usaha dan zonasi tata ruang wilayah.
Keberadaan THM di kawasan strategis pariwisata nasional seperti Bukit Lawang tidak bisa dilepaskan dari aturan ketat perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, penyelenggaraan usaha pariwisata wajib memenuhi standar kompetensi, kelayakan lingkungan, serta menjaga ketertiban umum dan nilai-nilai kearifan lokal.
Ironisnya, operasional New Star justru dinilai mencederai esensi Bukit Lawang sebagai destinasi wisata alam yang mengandalkan kelestarian lingkungan dan kenyamanan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain UU Kepariwisataan, operasional tempat hiburan yang kerap beroperasi hingga larut malam ini juga diuji ketetapannya terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Baca Juga:
Publik mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Langkat untuk membuka dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dari lokasi usaha tersebut.
Para aktivis lingkungan dan elemen masyarakat setempat menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat bersama aparat penegak hukum terkesan lamban dan tebang pilih dalam melakukan pengawasan.
Pembiaran terhadap operasional THM yang diduga tidak memiliki izin lengkap atau menyalahgunakan izin dasar berisiko memicu degradasi moral sekaligus merusak citra pariwisata daerah. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengamanatkan kepala daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Baca Juga:
"Pemerintah tidak boleh menutup mata. Jika izin operasionalnya tidak sesuai peruntukan atau bahkan ilegal, aparat harus berani melakukan tindakan tegas berupa penyegelan dan pencabutan izin sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujar salah seorang aktivis pemerhati pariwisata Langkat.
Masyarakat mendesak agar Polda Sumut, Polres Langkat, dan Satpol PP Kabupaten Langkat tidak menunggu viral atau jatuhnya korban baru bergerak melakukan razia reaktif. Penegakan hukum yang transparan dan berkala menjadi kunci utama agar aktivitas usaha di kawasan konservasi tetap berada dalam koridor hukum positif di Indonesia, sekaligus melindungi masa depan Bukit Lawang dari ancaman komersialisasi liar.
Eko Sitepu Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Medan, Warga Soroti Keadilan Sosial
Politik
Tudingan &lsquoTebang Pilih&rsquo Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara
Hukrim
Ketum GERMAS Ungkap Ade Julhaidir Desak DPR/MPR RI Tampung Aspirasi Masyarakat Terkait Polemik Putusan MK dan IJASAH Gibran
Nasional
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan menegaskan tidak ada kompromi dalam hal pemberantasan narkotika.
Daerah
Sosialisasi Pencegahan Paham Radikal, Sumut Merupakan Salah Satu Provinsi di Luar Jawa Dengan Anak Terpapar Radikal
Nasional
Dana Revitalisasi Rp774 Juta di Silahisabungan Dairi Dipertanyakan, Diduga Rangka Atap Lapuk Dipakai Kembali
Peristiwa
Sikapi Situasi PT Milano, Idris Siregar Ajak Warga Labuhanbatu Selesaikan Masalah dengan Kepala Dingin
Peristiwa
KAPOLRI Pengungkapan 1,16 Ton Ketamine Kapal MT Global 168 Selamatkan 5,8 Juta Jiwa
Peristiwa
Ngopi Kamseltibcar Lantas di Rambah, Kasatlantas Polres Rohul Ajak Masyarakat Utamakan Keselamatan
Daerah
Aktivis Muda DPP AJUDAN Desak Polri Serius Berantas Perjudian dan Narkoba Hingga ke AkarAkarnya
Nasional
