Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Hukrim
Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai (KHAS) Aceh, Khairul Abrar IH, dalam rilis yang dikirim ke media ini menegaskan bahwa skala kerusakan yang terjadi tidak bisa semata-mata dilihat sebagai faktor alam. Ia menyebut, perubahan bentang alam akibat alih fungsi lahan secara besar-besaran telah memperparah dampak banjir di wilayah tersebut.
"Ini bukan sekadar bencana alam. Ada persoalan serius dalam tata kelola ruang. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah mengurangi daya dukung lingkungan secara drastis," ujarnya.
Banjir tersebut menghancurkan berbagai sektor vital masyarakat. Ribuan hektare sawah mengalami kerusakan, tambak rakyat lumpuh total, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi serta aliran sungai tidak lagi berfungsi optimal. Kondisi ini membuat banyak warga kehilangan sumber penghidupan utama mereka.
Baca Juga:
Khairul secara khusus menyoroti maraknya perubahan fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan, termasuk ekspansi perkebunan skala besar seperti tanaman sawit, yang dinilai menggerus tutupan lahan alami secara signifikan. Hilangnya kawasan resapan air ini berdampak langsung pada meningkatnya volume limpasan air saat hujan deras.
"Ketika hutan dan lahan alami diubah menjadi perkebunan tanpa perencanaan yang matang, maka kita sedang menyiapkan bencana. Tanah tidak lagi mampu menyerap air, dan akhirnya banjir menjadi tak terhindarkan," tegasnya.
Sebagai salah satu dari anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sungai Wilayah Sungai Pase–Peusangan, ia juga menilai lemahnya pengawasan serta mudahnya penerbitan izin menjadi faktor yang mempercepat laju kerusakan lingkungan di Bireuen. Karena itu, KHAS Aceh mendesak Bupati Bireuen untuk bertanggung jawab atas kondisi tersebut.
Baca Juga:
"Kami mendesak evaluasi total terhadap seluruh izin perkebunan dan pertambangan yang telah dikeluarkan. Jangan lagi ada rekomendasi baru tanpa kajian lingkungan yang ketat dan transparan," katanya.
KHAS Aceh juga mengingatkan bahwa tanpa langkah tegas dari pemerintah daerah, resiko bencana serupa akan terus berulang dengan skala yang lebih besar. Alih fungsi lahan yang dibiarkan tanpa kontrol dinilai sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah diminta untuk segera fokus pada langkah pemulihan, mulai dari normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pemulihan lahan pertanian dan tambak milik warga.
"Rakyat hari ini menanggung dampak dari kebijakan yang keliru. Pemerintah tidak boleh lepas tangan. Harus ada tanggung jawab nyata dan langkah konkret untuk memperbaiki keadaan," tutup Khairul.Rel/**
Dugaan Koordinasi Judi Tembak Ikan Dengan Kapolsek Medan Labuhan Disorot Publik
Hukrim
Terendus Skema Ekspor Ilegal PFAD, Dirut PT Innabridge Selaras Energi Didesak Segera Diperiksa Polisi
Berita
Silaturahmi Solidaritas Transportasi Online Sumut, Ojol Sumut Dukung Kamtibmas dan Kondusifitas Sumut
Medan
Wali Kota Medan Raih LPM Award 2026, Dinilai Komitmen Dukung Pemberdayaan Masyarakat
Medan
PW MIO Indonesia Sumut Gelar Rapat Koordinasi Lanjutan, Matangkan Program Kerja dan Kepanitiaan
Daerah
BPK Bongkar CarutMarut di Bapenda Medan, 29.842 BPHTB Belum Tertangih, Sistem Pajak Amburadul, Potensi PAD Miliaran Rupiah Terancam Hilang
Medan
Dari Pesanggrahan Pendawa, Polri dan Pendawa Komitmen Jaga Kamtibmas
Medan
GPPMI DKI Jakarta Serukan Deklarasi Damai Jaga Jakarta, Jaga Persatuan
Nasional
Perjudian Dadu dan Mesin Tembak Ikan Diduga Bebas Beroperasi di Barus Jahe, Warga Minta Aparat Bertindak
Hukrim
Semangat Mengabdi, Semangat Berprestasi Lapas Kelas I Medan Berikan Penghargaan kepada Pegawai Teladan dan Berprestasi
Medan