Wujud Kepedulian Sosial, Golkar Sumut Bagikan 2.500 Paket Sembako dan Gelar Donor Darah
Wujud Kepedulian Sosial, Golkar Sumut Bagikan 2.500 Paket Sembako dan Gelar Donor Darah
Politik
Dairi,asatupro.com-Bupati Dairi Vickner Sinaga yang diwakili oleh Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dairi Tahun 2026-2046. Nota pengantar disampaikan dalam sidang DPRD Dairi pada Selasa (2/6/2026), yang dipimpin oleh Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani di dampingi oleh Wakil Ketua DPRD Dairi Halvensius Tondang.
Dalam nota pengantar yang dibacakan oleh Wakil Bupati Dairi, Bupati Vickner Sinaga mengatakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan salah satu perencanaan pembangunan yang diharapkan dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dairi yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam rencana revisi atau peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034, telah dilakukan serangkaian kegiatan diantaranya permohonan revisi RTRW kepada Menteri ATR/BPN Republik Indonesia dan telah mendapatkan rekomendasi persetujuan untuk dilakukan revisi dengan pencabutan.
Selanjutnya penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup serta trategis dan telah mendapatkan validasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi yang terkait, dan Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, melaksanakan klarifikasi Penanganan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang guna memastikan bahwa revisi RTRW tidak dalam rangka pemutihan pelanggaran, bersama Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga:
Sedangkan muatan RTRW Dairi tahun 2026-2046 ini adalah mencakup sebagai beberapa aspek diantaranya wilayah perencanaan meliputi seluruh wilayah daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang darat, ruang udara dan ruang dalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan luas kurang lebih 208.360 hektar.
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Dairi yang aman dan berdaya saing sebagai pusat pengembangan agribisnis, pariwisata, dan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Selanjutnya, kebijakan penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi pemantapan fungsi sistem perkotaan berhierarki, fungsional, dan terintegrasi, peningkatan kualitas prasarana transportasi yang maju dan efisien, pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah guna melayani sistem pusat permukiman, pertanian dan pariwisata, peningkatan produksi pertanian dan perkebunan, mendorong bertumbuhnya sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agro dan pariwisata sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, pemeliharaan dan pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.
Baca Juga:
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Surung Charles Bantjin, Sekretaris DPRD Dairi Bahagia Ginting, serta Pimpinan OPD.
Wujud Kepedulian Sosial, Golkar Sumut Bagikan 2.500 Paket Sembako dan Gelar Donor Darah
Politik
Ribuan Warga Padati Lapangan Merdeka, Puncak HUT ke62 Golkar Sumut Berlangsung Semarak dan Penuh Hadiah
Politik
DPP FROMPER Ucapkan Selamat HUT ke2 Asatupro.com Komitmen Kawal Aspirasi Publik dan Sinergi Bangun Daerah
Nasional
Tim LAFKI Turun ke RSUD Sidikalang, dr. Benny Purba Banyak Masukan untuk Perbaikan Layanan
Daerah
Pelantikan DPP Pomparan Loho Raja di Tugu Silalahi, Pemkab Dairi Ajak Kolaborasi Bangun Daerah
Daerah
Ketua Harian DPP AJUDAN Desak Kapolri Realisasikan Tes Urine Seluruh Anggota Polri
Nasional
Nahkodai Kembali DPP Horas Bangso Batak 2026 dan 2031, Lamsiang Sitompul Tegaskan Komitmen Penguatan Budaya dan Bantuan Hukum
Nasional
Eko Sitepu Gelar Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Medan, Warga Soroti Keadilan Sosial
Politik
GMPETSU Desak KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Jalan dan Jalur Kereta Api DJKA di Sumut
Nasional
Tudingan &lsquoTebang Pilih&rsquo Mewarnai Penetapan Tersangka Korupsi Proyek Jalan di Sumut, KPK Buka Suara
Hukrim