Hardiknas 2026, Bupati Dairi Tegaskan Pendidikan adalah Tanggung Jawab Bersama
Hardiknas 2026, Bupati Dairi Tegaskan Pendidikan adalah Tanggung Jawab Bersama
Nasional
Sabtu, 02 Mei 2026
Jakarta,asatupro.com-Kondisi ekonomi nasional yang masih dibayangi tekanan global, melemahnya daya beli rakyat, serta meningkatnya beban hidup masyarakat kecil. Negara seharusnya hadir dengan kebijakan yang berpihak kepada kaum marhaen. Ekonomi Indonesia awal 2026 menunjukkan paradoks, secara makro terlihat stabil tetapi secara nyata menekan kehidupan rakyat.
Konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 53% PDB masih tumbuh ±5,11% namun kualitasnya melemah karena upah riil tidak mampu mengejar laju inflasi. Tekanan tersebut semakin terlihat pada struktur sosial, terutama menyusutnya kelas menengah.
Data menunjukkan sekitar 1,1 juta orang turun dari kelas menengah, sementara kelompok rentan justru bertambah hingga 4,5 juta orang dengan hampir separuh kelas menengah mengalami penurunan daya beli. Gini ratio di kisaran 0,36 mengindikasikan ketimpangan yang masih nyata, dan tren ini berisiko memperlemah fondasi konsumsi nasional ke depan.
Belum lagi soal ketidakpastian ekonomi global yang berkaitan dengan perang dagang oleh negara superpower maupun perang militer AS-Iran yang memiliki kemungkinan berdampak ke kita, sehingga kerentanan ekonomi ini menjadi sesuatu yang harus dikhawatirkan.
Baca Juga:
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ditengah potensi kerentanan ekonomi ini, program Makan Bergizi Gratis yang biasa kita singkat MBG yang diharapkan menjadi penopang bangsa Indonesia dalam mempersiapkan generasi unggul dimasa depan terlebih dalam menyongsong bonus demografi 2035 dan Indonesia Emas 2045 dengan harapan memperkuat gizi untuk membangun generasi penerus yang sehat jasmani maupun mencegah stunting malah mempertontonkan carut-marut dalam tata kelola, pemborosan anggaran, dan lemahnya pengawasan.
Kasus dugaan penipuan dalam pengadaan program MBG di Sleman pada tahun 2026 dengan kerugian sekitar Rp200 juta serta di Pekalongan pada tahun 2025 dengan kerugian sekitar Rp114 juta menunjukkan secara nyata lemahnya sistem pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan program.
Sehingga membuka celah besar bagi praktik kejahatan dan penyimpangan padahal program ini seharusnya dijalankan secara ketat, transparan, dan akuntabel untuk benar-benar melayani kepentingan rakyat, bukan justru menjadi lahan penyalahgunaan.
Baca Juga:
Berbagai temuan lapangan yang sempat viral dan dikonfirmasi adanya evaluasi oleh pihak pengelola program pada periode 2025–2026, terlihat jelas buruknya pengelolaan operasional MBG.
Mulai dari kendaraan operasional yang digunakan tidak sesuai peruntukan bahkan diduga dibiarkan menjadi tempat pembuangan sampah, penempatan fasilitas MBG di lokasi yang tidak layak dan tidak higienis hingga adanya sanksi terhadap sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat pelanggaran standar pengelolaan.
3Fakta ini menunjukkan secara nyata bahwa program belum dijalankan dengan prinsip tanggung jawab, profesionalitas, dan keberpihakan terhadap rakyat sebagai penerima manfaat utama.
Tidak selesai sampai disitu, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dalam program MBG pada tahun anggaran 2025 dengan total mencapai 25.000 unit dan realisasi 21.801 unit hingga awal 2026 serta nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun, menimbulkan pertanyaan serius terkait prioritas kebijakan negara.
Ditengah kondisi rakyat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Alokasi anggaran yang begitu besar untuk kendaraan operasional yang belum jelas urgensi, efektivitas, dan distribusinya justru mencerminkan adanya potensi salah arah kebijakan yang jauh dari semangat keberpihakan kepada kepentingan rakyat.
Sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno dalam buku DiBawah Bendera Revolusi bahwa negara harus berdiri di atas kepentingan kaum marhaen, rakyat kecil yang hidup dari keringatnya sendiri bukan menjadi alat kepentingan birokrasi atau elite.
Negara berkewajiban melindungi rakyat kecil, menghapus pemborosan serta penindasan struktural, dan mengelola sumber daya secara adil dan efisien. Namun realitas pengelolaan MBG hari ini justru bertolak belakang dengan semangat tersebut.
Ketika anggaran triliunan rupiah tidak tepat sasaran, fasilitas negara disia-siakan, dan pengawasan lemah. Maka yang terjadi bukan lagi keberpihakan melainkan pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat.
Maka dari itu dengan kesadaran ideologis sebagai kader GMNI, DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap sebagai berikut :
Hardiknas 2026, Bupati Dairi Tegaskan Pendidikan adalah Tanggung Jawab Bersama
Nasional
Tapanuli Selatan, Asatupro.com Di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, potret buruh pers kembali menjadi sorotan. Jurnalis, yang
Daerah
Medan,asatupro.comSelama dua hari sejak , Selasa hingga Rabu (2829 April 2026) Kehadiran cepat Patroli Blue Light Satuan Brimob Polda
Hukrim
Medan,asatupro.comDalam rangka menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Satuan Brimob Polda Sumatera Utara menggelar Apel Sore Ke
Hukrim
Tebing Tinggi,asatupro.comAksi pencurian sepeda motor yang terjadi di Kota Tebing Tinggi akhirnya berhasil diungkap tim gabungan Subdit III
Hukrim
Medan,asatupro.comKepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar ibadah kebaktian dan doa bersama dalam rangka menyambut Hari Bur
Hukrim
Langkat,asatupro.comKomitmen Polres Langkat dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif kembali dibuktikan melalui keberhasilan
Hukrim
Polres Simalungun Tidak Diam, Narkoba Terus Dibabat Habis! KwartalI 2026 Torehkan 74 Kasus dan 91 Tersangka
Hukrim
Kejuaraan karate antar Pelajar SeKabupaten Dairi Tahun 2026Memperebutkan Piala Bergilir Bupati Dairi
Daerah
Ketum DPP BIMANTARA Bobby Chayadi Hari Buruh Sedunia, Momentum Merajut Kebersamaan Pemerintah Pekerja & Pengusaha
Medan
