Tandatangani MoU, Kementerian ESDM dan BPS Sepakati Penyediaan Data Penerima Subsidi Sektor Energi

"Dengan senang hati, hari ini kita tanda tangan MoU, tolong sajikan data yang sesungguh - sungguhnya, yang sebenar-benarnya," ungkap Bahlil.

Selain itu, Menteri Bahlil juga meminta BPS untuk menampilkan tidak hanya data-data yang makro saja namun dapat juga membantu menghitung dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data khususnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

"Kita terus secara intens melakukan rapat-rapat lanjutan dengan BPS terkait dengan data subsidi, LPG, BBM dan listrik," tuturnya.

Baca Juga:

• Perkuat Kualitas Pendataan, BPS Medan Latih Petugas Sensus Ekonomi
• Pengawasan Publik Terbuka: Di Balik Izin Tambang Emas PT. AR 130 Ribu Hektare, Gugatan Ganti Rugi Lahan Parsadaan Siregar Siagian Mengemuka Di PN

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dengan BPS bukan hanya sekedar kegiatan seremoni maupun administratif.

Tetapi, tuturnya lagi, merupakan langkah strategis dari dua lembaga yakni Kementerian ESDM dan juga Badan Pusat Statistik.

Kolaborasi ini, lanjutnya, dilaksanakan untuk meneguhkan komitmen bersama, tentang pentingnya data, bagi perencana, bagi perumusan kebijakan, yang lebih akurat, dan berbasis data, membangun sistem statistik nasional, memerlukan langkah terpadu.

Baca Juga:

• Dibimbing BPS, Ratusan Mahasiswa Statistik Data Wilayah Terdampak Bencana Alam
• Inflasi di Sumut Masih Tinggi, BPS Ungkap Penyebabnya

Perkuat Kualitas Pendataan, BPS Medan Latih Petugas Sensus Ekonomi

Pengawasan Publik Terbuka: Di Balik Izin Tambang Emas PT. AR 130 Ribu Hektare, Gugatan Ganti Rugi Lahan Parsadaan Siregar Siagian Mengemuka Di PN

Dibimbing BPS, Ratusan Mahasiswa Statistik Data Wilayah Terdampak Bencana Alam

Inflasi di Sumut Masih Tinggi, BPS Ungkap Penyebabnya

Terungkap Penyebab Lonjakan Inflasi Sumut September 2025, Pengamat Sarankan Begini!

BPS Medan Gelar Pembangunan 6 Area Zona Integritas