Dairi,asatupro.com-Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI) secara resmi telah melayangkan surat konfirmasi dan permintaan klarifikasi kepada Bupati Dairi terkait pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tenaga Listrik (PBJT-TL) Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2025.
Surat tersebut dilayangkan pada tanggal 02 Juni 2026 dan diterima melalui Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Dairi.
Penyerahan surat dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, didampingi Bidang Intelijen dan Investigasi KPKM RI, Bobby Sihite.
Langkah tersebut dilakukan setelah KPKM RI melakukan penelusuran dan analisa terhadap data penggunaan tenaga listrik daerah yang dinilai cukup besar dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Baca Juga:
Dalam hasil penelusuran tersebut, KPKM RI menemukan adanya nilai penggunaan listrik daerah, pembayaran PBJT-TL, angsuran tunggakan, serta rekening baru dengan nominal yang dinilai cukup signifikan sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan evaluasi secara menyeluruh.
KPKM RI meminta Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan penjelasan resmi terkait:
Baca Juga:
Serta mekanisme pengawasan penggunaan tenaga listrik daerah.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, menyampaikan bahwa surat tersebut merupakan bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Dairi dapat memberikan klarifikasi secara terbuka dan profesional sehingga tidak menimbulkan asumsi liar di tengah masyarakat," tegas Hunter D Samosir.
Menurut KPKM RI, pengelolaan penggunaan tenaga listrik daerah wajib dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana diatur dalam:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, KPKM RI menilai perlunya evaluasi dan pengawasan menyeluruh guna memastikan tidak terdapat indikasi pemborosan anggaran, kelemahan pengawasan internal maupun potensi maladministrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari komitmen KPKM RI dalam mendorong pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab," tutupnya. (Red/Tim).
Polres Karo Bungkam Judi Tembak Ikan Diduga Backing Oknum TNI Kian Berani Beroperasi TerangTerangan
Hukrim
Polda Sumut Ungkap Dugaan Selama Tujuh Tahun Beroperasi Permainan Takaran BBM di SPBU Sergai, Manajer dan Supervisor Ditahan
Hukrim
KPK Panggil Ulang Tersangka Baru Korupsi Proyek Jalan Sumut yang Mangkir
Hukrim
14 Hari ke Depan, Polisi Kedepankan Edukatif dan ETLE di Operasi Patuh Toba 2026
Daerah
Judi Tembak Ikan Marak Kembali di Tanah Karo, Diduga Melibatkan Oknum Aparat dan Warga Sipil
Hukrim
Robby Barus Pimpin PODSI Medan 2026&ndash2030, Bidik Atlet Tembus Pelatnas
Olahraga
Ada Apa dengan HS? Mengapa Banyak Akun Bodong Sibuk Membangun Opini Negatif?
Peristiwa
Bupati Dairi Ajak HIMPAK Lestarikan Budaya Jangan Hanya Dirayakan, Tapi Dijalani
Daerah
Proyek Pemeliharaan Berkala BBWS Sumatera II Dikampung Masjid, Labura Disorot, Tanah Galian Diduga Diperjualbelikan, APH Didesak Turun Tanga
Hukrim
Wujud Kepedulian Sosial, Golkar Sumut Bagikan 2.500 Paket Sembako dan Gelar Donor Darah
Politik
