Kepala Kanwil I KPPU, Ridho Pamungkas, menegaskan bahwa lembaganya terus memperkuat peran dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil di wilayah Sumatera Utara, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau.
Hal tersebut disampaikan Ridho Pamungkas kepada wartawan saat acara Forum Jurnalis, Selasa (29/7/2025) di Kantornya Jalan Gatot Subroto Medan.
Dikatakan, hingga pertengahan tahun 2025, KPPU Kanwil I telah menerima 15 laporan dugaan pelanggaran di berbagai sektor. Salah satu laporan yang menjadi perhatian publik adalah dugaan persekongkolan dalam tender pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), yang saat ini tengah dalam proses penelaahan lebih lanjut.
Baca Juga:
Dalam penegakan hukum, Kanwil I turut menangani perkara penting, seperti perkara No. 17/KPPU-L/2024 terkait dugaan persekongkolan tender pembangunan Jembatan Sintong di Kabupaten Rokan Hilir. Empat pelaku usaha terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan dijatuhi sanksi berupa denda serta larangan mengikuti tender proyek konstruksi yang dibiayai APBN dan APBD selama dua tahun di Provinsi Riau,kata Ridho.
Dalam sektor pangan, KPPU melakukan serangkaian sidak bersama Satgas Pangan dan instansi terkait di pasar dan kilang padi di Sumatera Utara, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga menjelang hari besar keagamaan serta menindaklanjuti temuan praktik pengoplosan beras.
Sementara itu, pengawasan sektor ekonomi digital dilakukan melalui survei terhadap 128 pengemudi ojek online di Kota Medan, serta dialog dengan Dinas Perhubungan dan perusahaan aplikator. Fokus pengawasan mencakup struktur tarif, program promosi, dan transparansi hubungan kemitraan digital antara aplikator dan mitra pengemudi.
Baca Juga:
KPPU juga tengah melakukan kajian atas pengelolaan pipa transmisi minyak mentah Blok Rokan, serta mengawal implementasi program strategis nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa merah putih,sebutnya.
Dalam upaya advokasi, KPPU Kanwil I berhasil memfasilitasi kesepakatan tarif jasa bongkar muat di Pelabuhan Belawan antara eksportir karet dan operator pelabuhan, yang menghasilkan penurunan tarif dan menyeimbangkan kepentingan pengguna dan penyedia jasa.
"Seluruh langkah yang kami lakukan bertujuan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, memberdayakan pelaku usaha kecil, dan memastikan konsumen memperoleh manfaat dari pasar yang adil," pungkas Ridho Pamungkas.**
Temuan BPK Soal Retribusi Wisata Tanpa Karcis, Juni Antomi Kemit Bungkam! Bupati Karo Didesak Evaluasi Kinerja Kadisbudporapar
Peristiwa
Medan, asatupro.com Masyarakat Indonesia, termasuk yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut), memiliki banyak kearifan lokal dala
Medan
Ratusan Warga Tanjung Mulia Tolak Eksekusi 17 Hektare Lahan Dengan Memblokir Jalan Akhirnya Ekseskusi Ditunda
Peristiwa
Sarang Narkoba di Lingkungan II Sei Mati Medan Labuhan Digerebek BNNP Sumut
Hukrim
Medan, asatupro.com Peran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dibutuhkan banyak pihak terkait di dalam proses pembangunan
Pertanian
Bukan Sekadar Pergantian Ketua, Hardep Ditantang Perkuat Marwah APPI
Nasional
Pangdam I/Bukit Barisan Tinjau Progres Pembangunan Markas Yon TP 954/Naga Berkisar di Asahan
Daerah
Aksi Penyerobotan Lahan Riset Sawit Jadi Kebun Jagung Dikecam, Pelaku Diancam Pidana Berat dan Gugatan Perdata
Peristiwa
Peringati Hari Pahlawan 2026, Korem 022/Pantai Timur Teguhkan Komitmen Rawat Nilai Juang dan Pengabdian
Daerah
PW MIO Indonesia Sumatera Utara Menjaga Api Perjuangan, Mengawal Keadilan Bagi Rakyat
Medan
