Padang Sidimpuan,asatupro.com-Terkait Penggelapan UKT (Uang Kuliah Tunggal) senilai Rp.1,2 Miliar diduga dilakukan oleh dua Mahasiswa UM (Universitas Muhamadiyah) Tapsel (Tapanuli Selatan) yang berhasil diungkapPolresPadangsidimpuan beberapa waktu lalu, Penasihat Hukum tersangka inisial MA sebut pihak kepolisian un (tidak) prosedural dalam melakukan proses penangkapan hingga penetapan tersangka terhadap MA. Hal tersebut disampaikan di kantor Amin M. Ghamal Siregar S.H dari kantor hukum Law Office "GAS" & Partners, Sabtu sore (22/02/2025).
"Jangan sampai klien kami ini (MA) dirampas hak - haknya dengan cara paksa dengan cara - cara un prosedural dan kami meminta agar klien kami ini untuk dibebaskan, karena berdasarkan fakta yang kami ketahui dan kami analisis dia (MA) tidak pantas ditetapkan sebagai tersangka," terang Alwi Akbar Ginting, S.H dalam konfrensi Pers.
Menurut Alwi, un prosedural yang dilakukan PolresPadangsidimpuan diantaranya, pertama surat kesehatan terhadap MA sudah dipersiapkan oleh pihak kampus jauh sebelum dilakukannya BAW (Berita Acara Wawancara dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan), kedua saat di BAW dan BAP kliennya tidak pernah mengucapkan telah melakukan penipuan namun penyidik menulis isi daripada BAW dan BAP (MA) melakukan penipuan padahal MA menyampaikan kepada penyidik Ia juga merupakan korban sama dengan mahasiswa yang lainnya melakukan pembayaran UKT melalui Nanda yang mengaku sebagai pegawai Bank BNI , dan yang ketiga pihak PolresPadangsidimpuan tidak pernah memberikan surat penangkapan dan surat penahanan terhadap MA kepeda keluarga.
Baca Juga:
Sementara itu tempat terpisah, Senin (24/02/2025) di ruang Rektor awak media melakukan wawancara dengan Rektor, M. Darwis Tanjung, Ia menjelaskan, awal mula diketahuinya adanya selisih uang kas dengan jumlah slip setoran senilai Rp. 1,2 Milyar adalah di saat pihak kampus hendak membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan per Tahuan 2023 s/d 2024.
Diterangkan, Darwis, Mengingat tahun anggaran Kampus 2023/2024 akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sidang Senat, maka per tanggal 2 Januari 2025 Rektor memerintahkan pihak manajemen kampus menyusun laporan pertanggungjawaban pada tahun 2023-2024 tersebut.
"Jadi dari pembuatan LPJ tersebut ditemukan selisih anggaran dari kas UMTS dengan jumlah slip setoran yang masuk sebesar Rp. 1,2 Milyar," Kata Darwis.
Baca Juga:
Dari selisih keuangannya cukup fantastis, kemudian Rektor langsung memerintahkan Biro Keuangan dan Biro Administrasi Akademik melakukan penelusuran dimana letak dari kejanggalan tersbut.
Empat Aktivis Diduga Dipukuli, Penasihat Hukum Sebut Siap siap publik mendengar kabar duka
Hukrim
Sosialisasi Perda Jadi Ajang Curhat Warga, Eko Afrianta Sitepu Siap Tindaklanjuti Aspirasi Medan Tuntungan
Medan
Mabes TNI Kirim Seragam PDL Baru Secara Bertahap ke Seluruh Prajurit
Nasional
Polsek Pancur Batu Diduga Tutup Mata, Barak Narkoba dan Judi di Bandar Baru Makin Marak
Hukrim
Bayangan Perubahan Dinamika Internal dan Ujian Integritas Polrestabes Medan
Medan
Terkesan BPKS Sabang Tutup Mata Melihat Gajebo Bolong Bolong, Tiang Gajebo Keropos dan Gajebo Tumbang
Daerah
Ayam Kinantan vs Serigala Margonda Adu Strategi Dua Pelatih Asal Sumut di Liga Pegadaian
Olahraga
Dari Wisata Alam ke Wisata Haram Bandar Baru, Sibolangit Kini Penuh Barak Narkoba dan Mesin Judi
Hukrim
Walikota Sabang Diminta Untuk Copot PNS PPK Proyek BPKS Sabang, Digantikan Dengan PNS Yang Baru, Agar Terbuka Bukan Menutup Nutupi
Daerah
Nezar Djoeli Bongkar Kejanggalan Target Pajak Kendaraan Sumut &ldquoData Ini Menyesatkan Gubernur"
Medan