Walikota Sabang Diminta Untuk Copot PNS PPK Proyek BPKS Sabang, Digantikan Dengan PNS Yang Baru, Agar Terbuka Bukan Menutup Nutupi

Sabang,asatupro.com-Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) berinisial MT, setiap kali mau ditemui diruang kerja nya untuk dikonfirmasi, selalu tidak pernah ada ditempat, Kata satpam Ibu MT sedang keluar belum masuk.

ibu MT kelapangan belum balik dari Senin sampai sekarang belum masuk entah kemana mungkin ke Banda Aceh, karna tidak ada meninggalkan pesan, padahal kedatangan Wakaperwil Aceh Media Suara Nasional ke BPKS kunjungan kerja mau konfirmasi sama MT, yang menyangkut dengan pekerjaan 2 paket proyek di pelabuhan Balohan Sabang Tahun Anggaran 2025.

Yang nilainya lebih kurang Rp 4 Miliar yang saat ini sedang dalam pekerjaan, Kata Wakaperwil Aceh Media Suara Nasional di dampingi media Pindo Merdeka kepada Media Asatupro.com, Kamis siang (9/10/2026) jam 12.20 Wib.

Dijelaskan tujuan menjumpai Mt diruang kerjanya untuk konfirmasi, Bukan mengemis minta bantuan uang - Bukan minta proyek di BPKS dan Bukan bawa proposal minta bantuan, tegas nya.

Baca Juga:

• AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat 'Dipaksa' Beralih ke Pertamax
• Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi

Lanjutnya, Ibu MT harus bisa melihat dan memilah Milah jangan semua disamakan bisa diukur di jengkali dengan uang, Kedatangan Wakaperwil Aceh Media Suara Nasional untuk konfirmasi yang hasilnya dipublikasikan kepublik, sesuai dengan undang undang Pers No,40/1999, pasal 6 dimana Pers melaksanakan peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui Informasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan Informasi yang tepat dan akurat.

Melakukan pengawasan, ketitik, koreksi, saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan pasal 18, undang undang Pers 40/1999 ayat 1, yang perlu ibu MT mengetahui nya, Setiap orang dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kinerja jurnalis dalvam mencari dan memperoleh dan menbbbbyebarluaskan gagasan Imformasi (Ketentuan Pasal 4 ayat 3, dipidana Dangan pidana 2 tahun penjara atau denda sebesar Rp 500,000,000).

Wakaperwil Aceh Media Suara Nasional, minta kepada Walikota Sabang kabulkaan, PNS yang sudah lama diperbantukavn dicopot dan digantikan dengan PNS yang baru, karena sulit sekali ditemui.dan diduga selalu menghindar untuk dikonfirmasi, Padahal masyarakat Sabang butuh informasi yang jelas dan akurat kegiatan dan program kerja BPKS selama 25 tahun mengelola free port Sabang, pinta Wakaperwil Aceh madia suara Nasional.

Baca Juga:

• PT Pelindo Terminal Petikemas Tambah Alat Bongkar Muat di PMT Terminal Belawan
• Sekwan Diduga Asbun Soal Proyek Swakelola DPRD Padangsidimpuan, Jawaban Berubah-ubah Usai Pintu Kamar Mandi Dipotong Agar Muat

AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat 'Dipaksa' Beralih ke Pertamax

Poldasu Gelar Rakor Penanganan Antrean SPBU, Para Pihak Sepakati Percepatan Normalisasi Distribusi

PT Pelindo Terminal Petikemas Tambah Alat Bongkar Muat di PMT Terminal Belawan

Sekwan Diduga Asbun Soal Proyek Swakelola DPRD Padangsidimpuan, Jawaban Berubah-ubah Usai Pintu Kamar Mandi Dipotong Agar Muat

Kadis Perkimtan Deli Serdang Dampingi Dirjen PKP Survei Lahan, Siapkan Realisasi Program 3 Juta Rumah

K.H. ZULFIKAR HAJAR, Lc Mengajak Seluruh Lapisan Masyarakat Sumatera Utara Untuk Memperkuat Tali Persaudaraan Baik Suku Dan Agama