DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Adapun cara yang dipakai oleh pihak Kejati Sumut dalam problem keluarga itu, seperti keterangan resmi yang diterima media, Selasa (9/12/2025), adalah melalui mekanisme keadilan yang restoratif atau restorative justice (RJ).
Proses RJ itu dilakukan melalui pemaparan kronologi perkara tindak pidana pengancaman dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Langkat.
Pemaparan itu turut disaksikan secara daring oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut , Dr Harli Siregar SH M.Hum, bersama wakilnya, Abdullah Noer Denny SH MH, dan didampingi oleh Asisten Pidana Umum (Aspidum) dan jajaran Kepala Seksi (Kasie) pada bidang pidana umum.
Baca Juga:
Adapun kronologi singkat peristiwa pidana, bahwa tersangka Rainaldi, warga kelurahan Pekan Tanjung Pura, tersinggung perkataan pamannya bernama Indra Surya.
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah