GPM Serentak Diikuti BULOG Sumut, Ini Tujuannya
Medan, asatupro.com Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) di tingkat pusat telah menginstruksikan BULOG di berbagai daera
Ekonomi
Jakarta,asatupro.com-Arogansi korporasi kembali mencoreng Kabupaten Deli Serdang. Aktivitas operasional PT Kreasi Kotak Megah (PT KKM), anak perusahaan raksasa Sinar Mas Group yang berlokasi di Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, diduga kuat secara sengaja meracuni udara dan mengabaikan keselamatan warga.
Berdasarkan investigasi lapangan pada Minggu, 27 September 2026, cerobong pabrik PT KKM tertangkap basah memuntahkan asap hitam pekat beracun yang mengepung kawasan pemukiman padat penduduk.
Tak hanya buruknya kualitas emisi, spesifikasi teknis ketinggian cerobong pabrik ini juga diduga kuat cacat hukum dan melanggar aturan baku AMDAL/lingkungan hidup.
Alih-alih memberikan klarifikasi yang transparan demi meredakan kekhawatiran publik, manajemen PT KKM melalui sang Manager Perusahaan, Sucipto, justru menunjukkan sikap arogan, tertutup, serta memblokir akses komunikasi awak media dan tim investigasi.
Baca Juga:
⚡ Kecaman Keras: "Sinar Mas Jangan Kebal Hukum!"
Dewan Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Pejuang Reformasi (DPP FROMPER) bereaksi keras dan mengecam tindakan semena-mena PT KKM yang, menurut mereka, telah merampas hak hidup sehat masyarakat demi mengeruk keuntungan korporasi semata.
Ketua Umum DPP FROMPER, Zulhamdani Napitupulu, M.Kom., menyatakan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat perusahaan besar di bawah panji Sinar Mas Group bertindak sewenang-wenang di tanah Deli Serdang.
Baca Juga:
"Ini bentuk kejahatan lingkungan yang nyata dan terstruktur! PT KKM melalui manajemennya jelas-jelas menantang negara dengan membiarkan limbah udara mencemari paru-paru anak cucu kita. Sikap manajer mereka yang bungkam dan memblokir komunikasi membuktikan bahwa perusahaan ini sedang mencoba menutupi borok pelanggarannya. Kami tegaskan, Sinar Mas Group tidak kebal hukum!" — tegas Zulhamdani.
Senada dengan Ketua Umum, Ketua Harian DPP FROMPER, Andika Pratama, melayangkan ultimatum keras kepada pihak manajemen dan aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan nyawa rakyat.
"Kami dari DPP FROMPER mendesak instansi terkait untuk tidak masuk angin. Asap hitam pekat yang dimuntahkan PT KKM adalah ancaman serius terhadap wabah ISPA bagi warga sekitar. Jika dalam waktu dekat Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum tidak segera menyegel pabrik ini, maka kami pastikan DPP FROMPER akan turun ke jalan, memimpin gelombang massa, dan mengepung gerbang PT KKM sampai izin operasionalnya dicabut permanen!" — tandasnya dengan lantang.
⚖️ Sederet Pelanggaran Hukum Berat yang Diduga Dilanggar PT KKM
Tindakan biadab korporasi yang mencemari udara publik ini telah melanggar berbagai instrumen hukum positif di Indonesia secara telak:
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Pasal 10 & Pasal 22 ayat (1): Kewajiban mutlak memiliki izin lingkungan dan melakukan pencegahan pencemaran, di mana PT KKM diduga kuat membuang limbah emisi secara liar tanpa kontrol.
Pasal 24: Standar teknis ketinggian cerobong dan baku mutu udara yang diabaikan.
Pasal 98: Ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp10 Miliar bagi penanggung jawab usaha pencemar lingkungan.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021:
Pasal 148–150: Pelanggaran batas konsentrasi polutan serta kewajiban pelaporan emisi secara berkala yang transparan kepada publik.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 116 ayat (1), Pasal 120, & Pasal 283: Hak masyarakat atas lingkungan sehat yang dirampas, di mana pencemaran yang membahayakan kesehatan publik merupakan tindak pidana murni.
🛑 Ultimatum Dan Desakan Aksi Nyata DPP FROMPER
Melihat ancaman nyata di depan mata, DPP FROMPER mendesak secara tegas kepada pihak-pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tanpa tawar-menawar:
Medan, asatupro.com Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (BULOG) di tingkat pusat telah menginstruksikan BULOG di berbagai daera
Ekonomi
Polres Siak Laksanakan Apel Gelar Pasukan,Operasi Zebra Lancang Kuning 2026 Dimulai, Turunkan 95 Personel dan Sasar 10 Pelanggaran Prioritas
Daerah
Ketua Bidang Media DPP AJUDAN Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi Dengan Polri, Dukung Pemberantasan Judi dan Narkoba
Nasional
Rico Waas Kunjungi Batik Nusara, Dorong UMKM Medan Naik Kelas dan Perkuat Produk Lokal
Ekonomi
Tegak Lurus Dukung Zulkifli Hasan, M. Faisal Pastikan PAN Medan Tetap Solid
Politik
Jaga Integritas Organisasi dan Fokus Pekerjaan, Bendahara serta Wakil Ketua DPD PROJO Sumut Resmi Mundur
Sosok
Siapa di Balik MHM dan DR? Diduga Jadi &039Anak Main&039 Pengaturan Proyek PDAM Tirtanadi Sumut, Fee 8&ndash10 Persen Mencuat!"
Peristiwa
Kenaikan Harga Mengubah Pola Belanja, Masyarakat Semakin Selektif dalam Menentukan Prioritas Kebutuhan
Ekonomi
Bawa 20,7 Kg Sabu dari Medan ke Jakarta Naik Bus Umum, Dua Warga Bogor Diringkus Polresta Deli Serdang di Gerbang Tol Kisaran
Hukrim
11 Bulan Belum Tertangkap, Aktivis DPP AJUDAN Pertanyakan Keseriusan Polrestabes Medan Berantas Bandar Sabu Mangkubumi
Hukrim