Pematangsiantar,asatupro.com-Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Siantar-Simalungun bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematangsiantar menggelar sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Manna Hotel, Jalan Medan, Kota Pematangsiantar, Sabtu (16/5/2026) ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, organisasi mahasiswa, Advokat dan perwakilan serikat buruh serta pengurus Serikat Petani Sejahtera Indonesia (SEPASI).
Hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi yaitu Ketua Pusat Studi Kajian HAM Universitas Simalungun (USI), Binaris Situmorang, dan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Satreskrim Polres Pematangsiantar, IPDA Darwin Siregar. Acara ini dimoderatori oleh Sekretaris LBH Pematangsiantar, Ferry Haposan Simarmata.
Ketua Panitia, Yudha Situmorang dalam sambutannya menyampaikan, ini kali pertama sosialisasi KUHP yang digelar oleh mahasiswa dan lembaga hukum.
Menurutnya, kegiatan ini penting untuk membangun pemahaman hukum yang sama di tengah masyarakat khususnya mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Baca Juga:
"Kami ingin masyarakat tahu apa yang menjadi hak dan kewajibannya berdasarkan KUHP yang baru," ujar Yudha.
Sementara itu, Ketua LBH Pematangsiantar, Chandra Kusuma Pakpahan, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini sebagai bentuk nyata bantuan hukum kepada masyarakat.
Ia menilai, sosialisasi seperti ini biasanya hanya dilakukan oleh instansi pemerintahan seperti pengadilan negeri, namun kali ini digagas oleh PERMAHI dan LBH Pematangsianțar.
Baca Juga:
"LBH dan PERMAHI hadir untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama mereka yang mencari keadilan. Kami berkomitmen untuk itu salah satunya melalui sosialisasi hukum seperti ini," ucapnya.
Pjs Ketua PERMAHI Siantar Simalungun, James Stephen Gultom, menambahkan, sosialisasi ini merupakan wujud nyata kolaborasi antara organisasi mahasiswa dan lembaga bantuan hukum.
Ia berharap melalui kegiatan ini informasi hukum yang akurat dapat tersampaikan kepada khalayak umum.
"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan ini," ucap James.
Dalam sesi pemaparan, Binaris Situmorang mengatakan UU No. 1 Tahun 2023 resmi menggantikan KUHP peninggalan kolonial, dan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026.
Semula, kata Binaris, pengesahan UU ini sempat memicu pro dan kontra terutama dari koalisi masyarakat sipil. Salah satu hal yang disoal ialah proses penyusunan undang-undang oleh legislatif yang dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik.
Advokat senior ini menambahkan, adapun sejumlah pasal yang dianggap multitafsir antara lain tentang penghinaan terhadap presiden, hukuman mati serta pasal yang mengancam kebebasan berekspresi individu yang berpotensi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.
Namun di sisi lain, Binaris mengapresiasi keberadaan KUHP baru karena menurutnya lebih mengedepankan pemulihan dan keadilan bagi korban dibandingkan KUHP lama yang lebih mengutamakan ganjaran hukum bagi pelaku.
"Semoga dalam penerapan KUHP baru ini kedepan pasal pasal yang kontroversial dapat direvisi sehingga lebih baik lagi," ucap Binaris.
Sementara, Kanit PPA Polres Pematangsiantar, IPDA Darwin Siregar, menyampaikan sejumlah poin dalam penerapan KUHP baru oleh kepolisian.
Antara lain, penyidik diarahkan untuk mengutamakan mediasi penal dan keadilan restoratif (restorative justice) sebelum membawa perkara ke pengadilan.
Ia juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan khusus terhadap anak.
"Penegak hukum khususnya kepolisian mengutamakan penyelesaian perkara melalui mediasi dan keadilan restoratif terutama untuk perkara ringan," ucap Darwin.
Laporan : Bobby sihite
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah
