Diduga Korupsi BOK dan Jaspel Puskesmas, Kejatisu Tahan Dua Pejabat Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah

Medan, asatupro.com - Setelah menjalani proses pemeriksaan yang intensif, akhirnya dua pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) ditahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Kamis (24/10/2024) sore

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu, Adre W Ginting SH MH, dalam paparannya yang diterima sejumlah media di Medan, Jumat (25/10/2024), mengungkapkan kedua pejabat tersebut berinisial HNG (Henny Nopriani Gultom) dan HH (Herlismart Habayahan).

"HNG menduduki posisi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Rujukan Dinkes Tapteng, dan HH adalah sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Dinkes Tapteng," beber Andre W Ginting.

Andre W Ginting menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejatisu, dua tersangka ditahan terkait dugaan korupsi dalam penggunaan sejumlah biaya yang ada Dinkes Tapteng.

Baca Juga:

• Diduga Puluhan Siswa TK dan SD Swasta Bintang Pertiwi Mengalami Keracunan Usai Mengonsumsi Makanan Program MBG
• Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus

Dalam hal ini, kata Andre W Ginting, adalah korupsi biaya operasional kesehatan (BOK) dan uang jasa pelayanan (Jaspel) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahun anggaran 2023.

"Bahwa kedua tersangka ikut serta membantu N (Nursyam) selaku mantan Kepala Dinas Kesehatan yang telah ditahan lebih awal," tutur Andre W Ginting lebih lanjut.

Para tersangka, bebernya, diketahui telah mengumpulkan para Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

Baca Juga:

• Koordinasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan status Eliminasi Malaria
• DPP LSM GEMPUR Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Dua Desa Kabupaten Simalungun

Setelah itu, masih kata Andre W Ginting, keduanya memerintahkan para Kepala UPTD Puskesmas untuk memotong BOK dan Jaspel untuk dana taktis Dinas Kesehatan Tapteng.

"Dari Investigasi yang dilakukan, praktik ini diduga merugikan negara lebih dari Rp 8 miliar. Seharusnya dana itu menjadi hak para pegawai Puskesmas, tapi malah digunakan untuk dana taktis Dinas Kesehatan," paparnya.

Dari praktik ini, lanjut Adre W Ginting, diduga telah terjadi perbuatan melawan hukum, khususnya melanggar pasal 11 Subsider pasal 12 huruf e dan f jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagaimana telah diubah, kata dia, dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Lebih lanjut mantan Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai ini menyampaikan, alasan dilakukan penahanan karena Tim Penyidik telah memperoleh minimal 2 alat bukti dalam kasus itu.

"Terhadap para tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana," kata Andre W Ginting menambahkan.

Adre W Ginting menegaskan, setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka HNG dan HH, maka selanjutnya dilakukan penahanan terhadap mereka selama 20 hari.

"Yaitu terhitung mulai tanggal 24 Oktober sampai dengan 12 November 2024 di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Medan," tegas Adre W Ginting selaku Kasi Penkum Kejatisu.

Diduga Puluhan Siswa TK dan SD Swasta Bintang Pertiwi Mengalami Keracunan Usai Mengonsumsi Makanan Program MBG

Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus

Koordinasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan status Eliminasi Malaria

DPP LSM GEMPUR Desak Kejati Sumut Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Dua Desa Kabupaten Simalungun

Rampas Ponsel, IRT Paksa Korban ke Penginapan, Nelayan AN ditangkap Polres Tapteng

Rp33,5 Miliar Jadi Sorotan, DPW HARI SUMUT Siapkan Laporan Dugaan KKN di Dinas Cipta Karya Deli Serdang ke Kejati Sumut