
Curhatan Tenaga Honorer PUPR Sumut 4 Bulan Gaji Tak Dibayar di Pindahkan ke Daerah Sebagai Outsourcing
Curhatan Tenaga Honorer PUPR Sumut 4 Bulan Gaji Tak Dibayar di Pindahkan ke Daerah Sebagai Outsourcing
MedanBanda Aceh, asatupro com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bakal terus mendukung perkembangan perbankan syariah yang memang telah terbukti mampu menopang perekonomian, termasuk di tingkat daerah sekalipun.
Komitmen tersebut, demikian keterangan resmi seperti dikutip asatupro.com, Jumat (25/10/2024), disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, di Banda Aceh, Kamis (24/10/2024).
Dian Ediana Rae berada di ibukota Provinsi Aceh tersebut untuk membuka lokakarya bertajuk "Peran Perbankan Syariah terhadap Perekonomian Daerah".
Sebagai informasi, lokakarya tersebut digelar sebagai rangkaian kegiatan pertemuan tahunan perbankan syariah tahun 2024 di Banda Aceh 24-26 Oktober 2024.
Baca Juga:
Banyak tokoh penting yang hadir dalam acara itu, seperti Zulkifli selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asekbang) Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub.
Lalu, para narasumber antara lain Pj. Bupati Kabupaten Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik, Direktur Utama Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo, para perwakilan dari berbagai Pemprov atau Pemda.
Mirni Sumiyati sebagai perwakilan Direktorat Pendapatan Daerah (Ditpenda) pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca Juga:
Selanjutnya, para utusan atau perwakilan dari Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan perwakilan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dari berbagai provinsi.
Sebagai informasi tambahan, melalui acara pertemuan tahunan ini, OJK berharap dapat memperkuat fokus pengembangan perbankan syariah termasuk penguatan peran di ekosistem ekonomi syariah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, perbankan syariah diharapkan menjadi industri yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Curhatan Tenaga Honorer PUPR Sumut 4 Bulan Gaji Tak Dibayar di Pindahkan ke Daerah Sebagai Outsourcing
MedanSetelah OTT, KPK Bidik Proyek Pengadaan Lainnya di Provinsi Sumatera Utara
NasionalTemuan Baru KPK, Ada Dua Pucuk Senjata Api Saat Geledah Rumah Topan Ginting di Royal Sumatera Bakal Menambah Daftar Dosanya
MedanAKBP dan PERMIL KARO Laporkan Kapolres Tanah Karo ke Propam Polda Sumut Diduga Lakukan Pembiaran dan Tindakan Represif
MedanKapolresta Deli Serdang Pimpin Upacara Peringatan Hari Bhayangkara Ke 79
DaerahOTT di Sumut Bukan Akhir dari Pengusutan, Tapi Pintu Masuk Pengungkapan Korupsi
HukrimTegas, PAPDESI Sumut Mendukung Penuh Program Koperasi Desa Merah Putih Presiden Prabowo
MedanKPK Obrak Abrik Kantor Dinas PUPR Sumut
HukrimPolda Sumut Bongkar Pabrik Liquid Vape Narkotika Senilai Rp300 M
HukrimAII menggelar kegiatan promosi sawit baik yang didukung sepenuhnya oleh BPDP.
Perkebunan