FROMPER : Sekolah Gratis di Sumut Harus Modern dan Berkualitas, Bukan Sekadar Bebas SPP

Medan,asatupro.com-Forum Pejuang Reformasi (FROMPER) menyambut baik langkah Gubernur Sumatera Utara yang menggulirkan program sekolah gratis untuk jenjang SMA dan SMK negeri di provinsi ini. Namun, FROMPER menekankan bahwa sekolah gratis tidak cukup hanya sebatas menghapus biaya SPP. Pendidikan yang bermutu, modern, dan merata harus menjadi target utama demi masa depan generasi Sumut yang lebih baik.

Hal ini disampaikan oleh Ikwal Pasaribu, Sekretaris Jenderal FROMPER, dalam keterangannya kepada media, Selasa (25/6/2025).

Baca Juga:

• Dugaan 'Sel Mewah' Topan Ginting Tak Cukup Dengan Bantahan Normatif, Kalapas dan Karutan Harus Segera Dicopot
• DPP FROMPER : Dengan Pengawalan Komisi III DPR RI, Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Harus Terang Benderang

"Kami mendukung penuh kebijakan sekolah gratis ini. Tapi jangan hanya gratis secara administratif. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman, modern, dan bisa mendorong lahirnya generasi unggul dari desa hingga kota," tegas Ikwal.

Menurut FROMPER, tantangan utama pendidikan di Sumatera Utara bukan hanya soal biaya SPP, melainkan akses terhadap fasilitas pendidikan yang setara, kualitas guru, dan dukungan logistik siswa.

Sekolah Gratis Harus Diikuti Pembenahan

Baca Juga:

• Gelar Aksi di KPK, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) Desak Periksa Sejumlah Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan
• Ratusan Pelajar SMK Swasta HKBP Sidikalang Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Ikwal Pasaribu menjelaskan bahwa untuk mewujudkan sekolah gratis yang benar-benar berdampak, pemerintah provinsi harus:

1. Menjamin fasilitas pendidikan yang modern dan merata Sekolah di pedesaan harus memiliki laboratorium, perpustakaan digital, akses internet, dan ruang belajar yang layak.
2. Menyediakan kebutuhan dasar siswa Termasuk seragam, buku pelajaran, dan alat tulis melalui anggaran daerah atau kerja sama dengan CSR swasta.
3. Memberi perhatian khusus pada guru honorer dan non-PNS Skema tunjangan perlu dipikirkan, terutama dengan diberlakukannya sistem lima hari sekolah yang tentu menambah beban kerja guru.
4. Menerapkan sistem pendidikan yang adaptif dengan kondisi lokal "Program lima hari sekolah" perlu diuji coba secara bertahap di daerah terpencil agar tidak menyulitkan keluarga petani atau buruh harian yang tak bisa mendampingi anak saat pulang sore.

Aspirasi Masyarakat dari Akar Rumput

Dari sejumlah laporan yang diterima FROMPER, banyak orang tua di desa-desa masih merasa berat secara ekonomi meski sekolah disebut "gratis".

"Kalau seragam, buku, dan kegiatan OSIS masih harus dibayar, maka gratis hanya jadi formalitas. Ini yang harus disikapi dengan jujur dan berani oleh pemerintah daerah," ungkap Ikwal.

FROMPER Siap Kawal Pendidikan Progresif

Sebagai organisasi yang aktif mengawal reformasi kebijakan publik di daerah, FROMPER menyatakan siap bekerja sama dan berdialog dengan Dinas Pendidikan, DPRD, serta masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan sekolah gratis ini benar-benar berpihak kepada rakyat.

"Pendidikan adalah hak dasar. Tapi pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah tidak boleh berhenti di angka 'nol rupiah', tapi harus naik ke tahap 'nol hambatan' bagi semua anak Indonesia di Sumatera Utara," tutup Ikwal Pasaribu.

Dugaan 'Sel Mewah' Topan Ginting Tak Cukup Dengan Bantahan Normatif, Kalapas dan Karutan Harus Segera Dicopot

DPP FROMPER : Dengan Pengawalan Komisi III DPR RI, Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras Harus Terang Benderang

Gelar Aksi di KPK, Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Indonesia (APPRI) Desak Periksa Sejumlah Pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan

Ratusan Pelajar SMK Swasta HKBP Sidikalang Diduga Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Jam Mengajar Diduga Dibanderol Rp5 Juta di SMPN 1 Sayur Matinggi, Guru Bersertifikasi Tak Kebagian Jam

Gelar Aksi di KPK, APPRI Desak Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Atribut Siswa SMP Medan 16 Miliar