MaTA dan LBH dengan Tegas Minta Dana Hibah 308 Miliar untuk Instansi Vertikal Dihentikan

Banda Aceh,asatupro.com-Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mendesak pemerintah Aceh hentikan proses anggaran dana hibah yang ditujukan kepada instansi vertikal yang berada di daerah.

Untuk diketahui Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp308,3 miliar dalam APBA untuk enam instansi vertikal di Aceh, hal itu dilakukan sejak tahun 2017 hingga 2024.

Menurut data dari total alokasi yang direalisasikan, instansi kepolisian mendapat bagian terbesar, yaitu 37%, diikuti oleh Kejaksaan Tinggi (27%) dan TNI (26%).

Data tersebut diungkap oleh MaTA bersama LBH Banda Aceh dalam konferensi pers terkait telaah kebijakan anggaran hibah dalam APBA, di kantor sekretarian MaTA, Selasa (21/1/2025).

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Hadiri Pisah Sambut Kalapas Pematang Siantar, Wujud Sinergitas Forkopimda
• Peringati HUT RI ke-81, 1.000 Spanduk Boikot Khas Hotel Parapat Bertebaran di Sumut, AMPDT Soroti Dugaan Pelanggaran Pajak, Limbah, dan Hak Buruh

Melalui perwakilan pihak LBH, Hafidh mengungkapkan bahwa desakan itu perlu disampaikan karena dana hibah yang dikucurkan dianggap tidak tepat sasaran.

Selain itu penggunaan dana tersebut juga tidak memperhatikan kebermanfaatannya bagi masyarakat bahkan dinilai membebani keuangan Pemerintah.

"Seperti kita tau, Aceh sangat bergantung pada transferan dari pusat. Bahkan pimpinan kita selalu meloby untuk menambah anggaran dari pusat, tapi
mengapa instansi pusat yang ada di daerah harus kita yang biayai?," ungkap Hafidh kepada awak media baru baru ini.

Baca Juga:

• Teknologi Sore Trap Diperkenalkan ke Petani Sawit di Sipispis
• Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala Pimpin AKRS di TMP Sidikalang, Menjemput HUT RI Ke-81 dengan Renungan dan Janji Pengabdian

Berdasarkan data yang direkap pihaknya kata Hafidh, sejak 2017 - 2024, rata rata Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) mencapai Rp 14, 9 Triliun dengan rata rata Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp 2,4 triliun.

Kemudian dalam rentan waktu yang sama, pemerintah Aceh sudah mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp 6,4 triliun dengan rata rata alokasi pertahun sebesar Rp 805,9 milyar.

"Yang justeru Rp 308,3 Milyar dari hibah dalam APBA dialokasikan ke enam instansi Vertikal di Aceh," ungkapnya.

Masih menurut Hafidh, dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan/ rehab kantor sebanyak 53%,
Lalu untuk fasilitas Rumah Dinas sebesar 19% dan untuk fasilitas olahraga sebesar 15%.

Nah, sisanya untuk belanja kendaraan dinas dan peruntukan lain-lainnya (pagar, kanopi, area parkir, taman, jalan komplek perkantoran, dll.)

Padahal kata Kepala Program LBH Banda Aceh, Hafidh, instansi vertikal itu menurut aturan sudah dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), namun mengapa diberatkan dengan APBA lagi.

Ia pun menilai pengalokasian dana hibah untuk instansi vertikal ini dinilai membebani keuangan Pemerintah Aceh.

Karena itu dorongan pemberhentian anggaran dana hibah itu semakin kuat.

Aturan sudah mempertegas tentang pedoman belanja hibah dan bantuan sosial

Lebih lanjut, MaTA dan LBH Banda Aceh mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengalokasian hibah tersebut berpotensi menyalahi aturan karena tidak memenuhi berbagai prasyarat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu data yang diperoleh, terlihat Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir selalu masuk dalam daftar wilayah miskin di Sumatera bahkan Indonesia.

"Jadi mengapa dana ini tidak dialokasikan untuk masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan aturan juga telah tercantum di Undang-undang pada Pasal 298 ayat (4) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," tegas Hafidh.

Seperti yang dijelaskan, bahwa Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Aturan yang ada juga dipertegas melalui Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Aceh nomor 82 Tahun 2016 tentang pedoman belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

"Intinya harus memenuhi kebutuhan wajib dulu," tegas Hafidh.

Pemerintah Aceh mendatang harus fokus pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintahan Aceh mendatang bisa berfokus pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan
mengalokasikan sumber- sumber pendanaan yang ada untuk kesejahteraan rakyat Aceh, termasuk pemenuhan hak-hak korban konflik yang telah
direkomendasikan oleh KKR Aceh untuk mendapatkan reparasi.

"Pemerintah juga kita minta untuk transparan dalam dokumen anggaran, misalnya, terkait planning anggaran dalam pembangunan. Baiknya juga dibuka konsultasi publik, agar tau apakah pembangunan itu memang urgent untuk masyarakat atau engga," demikian tutup Hafidz.

Kapolres Simalungun Hadiri Pisah Sambut Kalapas Pematang Siantar, Wujud Sinergitas Forkopimda

Peringati HUT RI ke-81, 1.000 Spanduk Boikot Khas Hotel Parapat Bertebaran di Sumut, AMPDT Soroti Dugaan Pelanggaran Pajak, Limbah, dan Hak Buruh

Teknologi Sore Trap Diperkenalkan ke Petani Sawit di Sipispis

Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala Pimpin AKRS di TMP Sidikalang, Menjemput HUT RI Ke-81 dengan Renungan dan Janji Pengabdian

Aksi Heroik TNI Kibarkan Kembali Merah Putih di Masjid Raya Baiturrahman Usai Insiden Kericuhan

Gubsu Bobby Tegur Pejabat Pemkot Siantar Yang Pakai Mobil Dinas di Hari Libur