MaTA dan LBH dengan Tegas Minta Dana Hibah 308 Miliar untuk Instansi Vertikal Dihentikan

Aturan sudah mempertegas tentang pedoman belanja hibah dan bantuan sosial

Lebih lanjut, MaTA dan LBH Banda Aceh mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pengalokasian hibah tersebut berpotensi menyalahi aturan karena tidak memenuhi berbagai prasyarat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan dengan tepat, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu data yang diperoleh, terlihat Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir selalu masuk dalam daftar wilayah miskin di Sumatera bahkan Indonesia.

"Jadi mengapa dana ini tidak dialokasikan untuk masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan aturan juga telah tercantum di Undang-undang pada Pasal 298 ayat (4) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," tegas Hafidh.

Baca Juga:

• Kapolres Simalungun Hadiri Pisah Sambut Kalapas Pematang Siantar, Wujud Sinergitas Forkopimda
• Peringati HUT RI ke-81, 1.000 Spanduk Boikot Khas Hotel Parapat Bertebaran di Sumut, AMPDT Soroti Dugaan Pelanggaran Pajak, Limbah, dan Hak Buruh

Seperti yang dijelaskan, bahwa Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Aturan yang ada juga dipertegas melalui Pasal 4 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 115 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Aceh nomor 82 Tahun 2016 tentang pedoman belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

"Intinya harus memenuhi kebutuhan wajib dulu," tegas Hafidh.

Baca Juga:

• Teknologi Sore Trap Diperkenalkan ke Petani Sawit di Sipispis
• Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala Pimpin AKRS di TMP Sidikalang, Menjemput HUT RI Ke-81 dengan Renungan dan Janji Pengabdian

Pemerintah Aceh mendatang harus fokus pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintahan Aceh mendatang bisa berfokus pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan dengan
mengalokasikan sumber- sumber pendanaan yang ada untuk kesejahteraan rakyat Aceh, termasuk pemenuhan hak-hak korban konflik yang telah
direkomendasikan oleh KKR Aceh untuk mendapatkan reparasi.

"Pemerintah juga kita minta untuk transparan dalam dokumen anggaran, misalnya, terkait planning anggaran dalam pembangunan. Baiknya juga dibuka konsultasi publik, agar tau apakah pembangunan itu memang urgent untuk masyarakat atau engga," demikian tutup Hafidz.

Kapolres Simalungun Hadiri Pisah Sambut Kalapas Pematang Siantar, Wujud Sinergitas Forkopimda

Peringati HUT RI ke-81, 1.000 Spanduk Boikot Khas Hotel Parapat Bertebaran di Sumut, AMPDT Soroti Dugaan Pelanggaran Pajak, Limbah, dan Hak Buruh

Teknologi Sore Trap Diperkenalkan ke Petani Sawit di Sipispis

Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala Pimpin AKRS di TMP Sidikalang, Menjemput HUT RI Ke-81 dengan Renungan dan Janji Pengabdian

Aksi Heroik TNI Kibarkan Kembali Merah Putih di Masjid Raya Baiturrahman Usai Insiden Kericuhan

Gubsu Bobby Tegur Pejabat Pemkot Siantar Yang Pakai Mobil Dinas di Hari Libur