Fakta tersebut diungkapkan langsung oleh para petani sawit itu sendiri saat memberikan tanggapan dalam acara "Uji Publik Model Kemitraan Petani dan Perusahaan" yang diselenggarakan di Gedung Digital Learning Center, Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa (15/9/2026).
Kegiatan ini digelar atas kolaborasi Rumah Sawit Indonesia (RSI) dan USU serta didukung oleh banyak pihak, termasuk dari kalangan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Gus Dalhari Harahap selaku Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Sumut dalam acara bertajuk "Membangun Petani yang Kompetitif Melalui Intensifikasi Lahan dan Industrialisasi" itu mengungkapkan fakta yang ironis.
Baca Juga:
"Soal kemitraan antara perusahaan dan petani sejatinya sudah diatur dalam beragam regulasi. Ada banyak aturan mainnya, tapi hanya sedikit yang terwujud," kata Gus Dalhari Harahap SH.
Di samping itu dia juga bilang petani sawit masih menghadapi banyak tekanan dari berbagai pihak, termasuk soal kebun sawit milik petani masuk dalam kawasan hutan.
Baca Juga:
Judi Dadu dan Tembak Ikan Diduga Merajalela di Mardingding, Nama Oknum TNI Berinisial Brem dan B Ginting Ikut Terseret
Hukrim
Pemkab Dairi Perkuat Kolaborasi dengan Prosper Global Indonesia, Dorong Petani Kopi Mandiri dan Tangguh Iklim
Daerah
Pemkab Dairi Perjuangkan 1.400 Sertifikat Tanah Gratis via TORA, 2.935 Ha Lahan Disetujui Kemenhut
Daerah
Medan, asatupro.com Pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan dua keputusan terkait sengketa lahan kebun sawit seluas 47.000
Perkebunan
Eksekusi Lahan 32 Hektar Ditunda, PB Al Washliyah Tegaskan Status Kepemilikan Sudah Inkracht
Peristiwa
Pemuda Harus Mampu Melahirkan Gagasan Dan Tindakan Nyata
Medan
BPK Ungkap Retribusi Sampah DLH Medan Tanpa Kuitansi, Celah Dugaan Pungli dan Kebocoran PAD Disorot
Medan
Medan, asatupro.com Sejumlah serikat buruh dan serikat pekerja (SB/SP) yang memberikan perhatian pada nasib buruh perkebunan kelapa sawit
Perkebunan
Jakarta,asatupro.comPengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu diikuti dengan tata kelola usaha yang memastikan manfaa
Ekonomi
Jakarta,asatupro.comEvaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat
Hukrim
