Rabu, 11 November 2026
HUT KE 2 ASATUPRO.COM 2026
HUT TNI KE 81

KPPU Dorong Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa Tanpa Menutup Ruang UMKM Lokal

Jalaluddin Lase - Rabu, 28 Oktober 2026 21:35 WIB
KPPU Dorong Koperasi Desa Merah Putih Perkuat Ekonomi Desa Tanpa Menutup Ruang UMKM Lokal
Gopprera Panggabean, Ketua KPPU.
Jakarta,asatupro.com-Pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu diikuti dengan tata kelola usaha yang memastikan manfaat program dirasakan secara luas oleh masyarakat, termasuk petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi yang telah berkembang di desa dan kelurahan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong agar penguatan KDKMP berjalan seiring dengan terjaganya persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang adil.Pemerintah pada Oktober 2026 mengintensifkan pemantauan operasionalisasi KDKMP di 10.070 titik.

Seiring dengan langkah tersebut, KPPU menilai penting untuk memastikan bahwa kesiapan operasional koperasi juga diikuti oleh model bisnis yang berkelanjutan, hubungan usaha yang saling menguntungkan, serta kesempatan yang wajar bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi desa.

Perhatian tersebut telah disampaikan KPPU melalui Saran dan Pertimbangan kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 99/K/S/VII/2026 tertanggal 21 Juli 2026 mengenai implementasi kebijakan KDKMP dan perlindungan koperasi. Dalam saran tersebut, KPPU mengapresiasi kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi, sekaligus menyampaikan perlunya pengaturan lebih lanjut agar implementasinya tetap memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang adil.

Baca Juga:

KPPU memandang bahwa perlindungan koperasi perlu dilaksanakan secara proporsional. Kebijakan yang bertujuan memperkuat kelembagaan koperasi sebaiknya tidak secara otomatis membatasi ruang usaha pelaku usaha lain, terutama UMKM dan koperasi lokal yang selama ini telah melayani kebutuhan masyarakat.

Kejelasan pengaturan diperlukan agar tujuan pemberdayaan ekonomi desa dapat tercapai tanpa menciptakan hambatan persaingan yang tidak diperlukan.Prinsip tersebut juga perlu ditempatkan dalam konteks hukum persaingan usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian tertentu bagi kegiatan usaha koperasi yang bertujuan melayani anggotanya.

Namun, pengecualian itu tidak dapat dipahami sebagai pembebasan mutlak bagi seluruh kegiatan usaha koperasi dari prinsip persaingan usaha yang sehat. Kegiatan yang menjangkau pihak di luar anggota atau berlangsung dalam pasar yang lebih luas tetap perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:

Di sisi lain, KPPU melihat ruang besar bagi KDKMP untuk menjadi penggerak ekonomi lokal melalui kemitraan yang terbuka. Koperasi dapat berperan sebagai pembeli atau offtaker hasil produksi petani dan peternak, mengonsolidasikan produk lokal, menghubungkan produsen dengan pasar yang lebih luas, serta mendukung distribusi kebutuhan pokok masyarakat.


Editor
: Jalaluddin Lase
SHARE:
Tags
beritaTerkait
16 Rumah di Lau Petundal Dairi Diterjang Banjir Bandang, Bupati Minta Kajian Relokasi
Judi Dadu dan Tembak Ikan Diduga Merajalela di Mardingding, Nama Oknum TNI Berinisial Brem dan B Ginting Ikut Terseret
KPPU Dorong Evaluasi Perda Ritel  Lombok Tengah Untuk Jaga Kepastian  Usaha dan Persaingan Sehat
Proyek Pemeliharaan Berkala BBWS Sumatera II Dikampung Masjid, Labura Disorot, Tanah Galian Diduga Diperjualbelikan, APH Didesak Turun Tangan
Saluran Parit di Sekitar CV Koranda Food Ditinjau Langsung Kasi Trantib Kecamatan Hamparan Perak, Ini Penjelasannya!
Tinjau KEK Sei Mangkei, KPPU Ingatkan Pentingnya Tarif Layanan yang Wajar dan Persaingan Sehat
komentar
beritaTerbaru