KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
Hukrim
Komitmen ini diwujudkan dengan mendukung dan mendampingi ribuan pekebun swadaya agar dapat memenuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan pemerintah.
Sertifikasi ISPO memiliki arti strategis bagi industri sawit Indonesia. Selain menjadi standar keberlanjutan nasional, ISPO juga memastikan perkebunan kelapa sawit dikelola sesuai prinsip ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga tata kelola industri sawit tetap terjaga.
Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, hingga Juli 2025 total luas lahan sawit yang tersertifikasi ISPO mencapai 7.211.942,97 hektar, dengan lahan yang dikelola pekebun swadaya 69.209,43 hektar.
Baca Juga:
Angka ini menunjukkan masih terbatasnya kontribusi pekebun swadaya terhadap pencapaian ISPO, meski mereka memegang peranan penting dalam rantai pasok nasional.
Tantangan utama percepatan ISPO bagi pekebun swadaya adalah keterbatasan pemahaman dan akses informasi, persoalan legalitas lahan dan kelembagaan, serta keterbatasan biaya untuk memenuhi standar praktik perkebunan berkelanjutan.
Menjawab tantangan ini, sejak 2015 Musim Mas telah mengembangkan Program Pemberdayaan Pekebun Swadaya untuk membantu mereka masuk ke dalam rantai pasok minyak sawit berkelanjutan, sekaligus mendukung target pemerintah.
Baca Juga:
Dirasakan Pekebun Swadaya
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh salah satu pekebun swadaya binaan Musim Mas, Lady Ardyanto, yang memiliki lahan di Desa Pasir Jaya, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Provinsi Riau, dan telah tersertifikasi ISPO sejak 2021.
"Memang saat ini belum ada perbedaan harga TBS (tandan buah segar) yang tersertifikasi. Namun, dengan praktik budidaya yang baik, seperti pemupukan yang tepat, produktivitas sawit saya meningkat," kata Lady Ardyanto.

KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
Hukrim
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun
Hukrim
Medan, asatupro.com TNIAD, termasuk Kodam I/Bukit Barisan (BB), terus memperkuat hubungan yang baik dengan seluruh wartawan dan media seb
Medan
Lotu, asatupro.com Pembangunan jembatan modular bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nia
Daerah
GPSU Desak Poldasu Panggil Dan Periksa Kadisdik Labuhan Batu Atas Dugaan Pungli Kepsek
Daerah
3 Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka!, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Triliunan Rupiah
Nasional
BEM UMN AlWashliyah Gelar Aksi Jilid II, Desak Usut Dugaan Skandal Kredit Rp82,39 Miliar Bank Mandiri
Hukrim
HMI Deli Serdang Desak Kejagung Perluas Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Program MBG Termasuk Audit Mitra BGN
Hukrim
LLDIKTI Wilayah I Sumut Pecahkan Rekor MURI Melalui Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu"
Pendidikan