Alasannya, tidak ada penampungan anggaran gaji. Kemudian masih berusia di bawah 35 tahun dan punya kesempatan melamar CPNS. Sedangkan untuk diusulkan menjadi dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), masih ada dosen yang lebih senior.
"Kata Rektor, masih banyak Dosen Tetap non ASN yang yang lebih senior untuk diusulkan menjadi dosen P3K. Sehingga kami harus diberhentikan," keluh beberapa dosen yang dipecat dan minta identitasnya dirahasiakan dikutip dari waspada.id, Rabu (1/1).
Para dosen yang dipecat ini menceritakan, mereka sudah mengabdi beberapa tahun di UIN Syahada Padangsidimpuan. Bahkan telah banyak yang berkeluarga dan bergantung hidup dari penghasilan sebagai Dosen Tetap non ASN.
Baca Juga:
Keputusan Rektor UIN Syahada yang memberhentikan mereka dengan salah satu alasan tidak diusulkan sebagai dosen P3K karena masih ada dosen lain yang usianya lebih senior, dinilai sangat tidak adil.
"Ini tidak adil. Harusnya pak Rektor memperhatikan kompetensi para dosennya. Bukan beralasan lebih senior, padahal ada faktor tertentu. Perguruan tinggi itu mencetak generasi intelektual bangsa, bukan karena faktor X," sebut mereka.
Dari sisi kinerja, mereka menyatakan siap diadu dengan para dosen yang diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut. Karena itulah mereka menuntut keadilan atas sikap Rektor UIN SyahadaPadangsidimpuan.
Baca Juga:
Namun, salah seorang pegawai tata usaha yang tidak berkompeten menjawab konfirmasi wartawan, kepada waspada.id mengirimkan dokumen yang menjadi alasan kenap Rektor harus memberhentikan para dosen tersebut.
Alasan pertama ada pada dokumen berisi surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 perihal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.
Berdasarkan Pasal 66 UU No.20 tahun 2023 tentang ASN yang berbunyi,
"Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak undang-undang ini berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat Pegawai Non ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN."
Adapun pegawai non ASN yang ditampung anggaran gajinya adalah yang telah diangkat, yang sedang berproses dan yang telah diusulkan pengangkatannya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Sementara Rektor UIN SyahadaPadangsidimpuan, Muhammad Darwis Dasopang, dalam Keputusan Rektorat nomor -/Un.28/A/B/KP.09/12/2024 menjelaskan, pemberhentian tersebut adalah menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B/5993/M.SM.01.00/2024.
Surat tersebut tentang penganggaran gaji bagi Pegawai Non ASN. Maka berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pemutusan hubungan kerja Dosen Tetap bukan PNS UIN Syahada Padangsidimpuan. Karena anggaran gajinya tidak ditampung lagi.**
Kepala BGN Minta Seluruh Petugas SPPG Bekerja dengan Hati, Bung Joe Sidjabat Jangan Hanya Jadi Slogan, Buktikan dengan Tanggung Jawab
Nasional
Jakarta, asatupro.com Pada semester I (Januari Juni) 2026 Subholding PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari PTPN III, berhasil merau
Perkebunan
Diiringi Dukungan Solid Pengurus Ranting, Guntur Sahputra Resmi Daftar dan Jadi Calon Tunggal Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Denai
Sosok
Gudang Narkoba Dibongkar, Polisi Buru Otak Jaringan dan Kejar Aset Lewat TPPU
Hukrim
Lahan Dipakai Pembangunan Sekolah Rakyat, Risman Pakpahan Warga Sipirok Minta Ganti Rugi Ke Kemensos RI
Peristiwa
Kamis siang, 23 Juli 2026. Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, tiba di Aceh.
Daerah
Pemerintah Aceh bersama para ulama melakukan kunjungan ke kantor Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat di Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.
Nasional
Demokratis dan Kondusif, Konfercab IV PERMAHI Siantar&ndashSimalungun Lahirkan James Steven Gultom sebagai Ketua Baru
Sosok
Warga Desa Laut Dendang Resah, Minta Pemkab Deliserdang Tertibkan Iklan Irian Supermarket
Peristiwa
Pimpin Upacara di Hari Anak Nasional, Sekda Dairi Bacakan Amanat Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nasional
