Batang Toru, asatupro.com - Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), maupun pemerintah kabupaten (Pemkab)
Tapanuli Selatan (Tapsel), menggandeng Sub Holding PTPN III,
PTPN IV PalmCo, untuk membangun hunian tetap (huntap) di Kecamatan
Batang Toru, Kabupaten Tapsel.
Peletakan batu pertama pembangunan atau groundbreaking huntap yang ditujukan bagi korban banjir bandang di Desa Hapesong Baru itu telah memasuki fase awal oleh berbagai pihak terkait.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima sejumlah media, Rabu (²4/12/2025), disebutkan bahwa lahan dan fasilitas pendukung untuk pembangunan huntap tersebut disediakan oleh PTPN IV PalmCo.
Groundbreaking dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, disaksikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, H. Surya, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, Direktur Utama (Dirut) PTPN IV PalmCo Jatmiko Krisna Santosa, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
Baca Juga:
Maruarar Sirait menyebutkan, groundbreaking ini dinilai menjadi babak baru penanganan bencana pasca banjir bandang yang menerjang kawasan tersebut pada akhir November 2025 yang lalu.

Dia bilang, pemerintah pusat dan daerah menekankan agar pembangunan huntap maupun hunian sementara (huntara) berjalan cepat dan tepat waktu, mengingat sebagian warga sudah hampir satu bulan kehilangan tempat tinggal.
Baca Juga:
Maruarar Sirait juga menegaskan, pembangunan huntap akan dikebut dan dikoordinasikan lintas kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN).
Mantan politisi PDI Perjuangan ini menekankan instruksi presiden agar penanganan bencana banjir bandang bisa dipercepat dan tepat sasaran.
"Negara hadir, Presiden mengerahkan semua kekuatan, koordinasi, dan keuangan. Kita kompak membantu rakyat kita. Mari kita bekerja cepat, lebih cepat dari biasa," ujar Maruarar.
Arahan tersebut disebut sebagai mandat agar proses teknis dan administrasi tidak berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa warga terdampak membutuhkan kepastian relokasi, termasuk pemetaan hunian sementara hingga hunian permanen.

Menteri kelahiran Sumatera Utara tersebut menambahkan bahwa percepatan pembangunan juga menjadi pembuktian bahwa koordinasi pemerintah pusat dan daerah berjalan efektif setelah masa tanggap darurat selesai.
Tags
beritaTerkait
komentar