OJK Sarankan Ini Kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Dian juga menegaskan komitmen OJK untuk terus memperkuat dukungan terhadap agenda digitalisasi dokumen pertanahan melalui penyempurnaan regulasi, pengawasan yang adaptif, serta inisiatif keuangan digital.

Menurutnya, transformasi digital pertanahan merupakan enabler penting bagi percepatan dan perluasan pembiayaan, khususnya pada sektor produktif, UMKM, dan perumahan.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR M Rifqinizamy Karsayuda menegaskan dukungan penuh legislatif terhadap percepatan digitalisasi pertanahan sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola nasional.

"Kami mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto dengan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan inklusif melalui digitalisasi pemerintahan yang ada di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga:

• Mulai Kamis Sampai Sabtu, BEI dan SRO Gelar CMSE di Jakarta
• Pemkab Dairi Perjuangkan 1.400 Sertifikat Tanah Gratis via TORA, 2.935 Ha Lahan Disetujui Kemenhut

Untuk keberhasilan digitalisasi pertanahan, pihaknya menyarankan agar proses verifikasi dimulai dari hulu serta melakukan pengecekan kondisi geospasial posisi lahan tersebut.

"Ini baru bisa tersedia kalau kota-kota tersebut disebut sebagai kota lengkap," kata Rifqi. Dia
juga menegaskan perlunya langkah-langkah penguatan terhadap BPN termasuk kewenangan dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan harapannya agar proses transisi bisa berjalan lancar dan mengajak para pihak yang terkait, termasuk dari OJK dan industri keuangan, untuk duduk bersama membicarakan soal digitalisasi dokumen pertanahan.

Baca Juga:

• Didukung OJK, BEI Keluarkan Kebijakan Terbaru Terkait ARB
• DPC GMNI Jakarta Timur Meminta Pertanggungjawaban Moral Kementerian ATR/BPN DAN BPN Jakarta Timur Atas Dugaan Buruknya Pelayanan Publik

"Kita duduk bersama-sama dengan Anda semua,, terutama dengan teman-teman di OJK, termasuk juga di industri keuangan perbankan nanti yang menjadikan instrumen tanah dan dokumen pertanahan sebagai instrumen hak tanggungannya," kata Nusron Wahid.

Mulai Kamis Sampai Sabtu, BEI dan SRO Gelar CMSE di Jakarta

Pemkab Dairi Perjuangkan 1.400 Sertifikat Tanah Gratis via TORA, 2.935 Ha Lahan Disetujui Kemenhut

Didukung OJK, BEI Keluarkan Kebijakan Terbaru Terkait ARB

DPC GMNI Jakarta Timur Meminta Pertanggungjawaban Moral Kementerian ATR/BPN DAN BPN Jakarta Timur Atas Dugaan Buruknya Pelayanan Publik

PT Toba Surimi Industries (PT PSI) Gugat Bank Mandiri, OJK Provinsi Sumatera Utara Diminta Buka Suara

Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan