Kepala BSKDN Kemendagri : Inovasi Pelayanan Publik Harus Hadirkan Solusi yang Relevan dan Adaptif

Jakarta,asatupro.com-Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menekankan inovasi dalam pelayanan publik harus lebih dari sekadar penerapan teknologi. Menurutnya, inovasi harus menghadirkan solusi yang relevan dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu diungkapkannya dalam Webinar Sinergisitas Pembinaan Inovasi Daerah untuk Pelayanan Publik yang Inklusif yang digelar secara daring dari Aula BSKDN pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Yusharto mengungkapkan, dalam era perkembangan yang semakin kompleks, pemerintah daerah (Pemda) dihadapkan pada berbagai tantangan yang menuntut kreativitas dan inovasi dalam melayani masyarakat. Khususnya, dalam urusan wajib pelayanan dasar seperti urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta kesejahteraan sosial. Daerah dituntut terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat dapat merasakan dampak nyata dari keberadaan pemerintah.

Baca Juga:

• PB HMI Desak Pemerintah Hentikan Pembaruan HGU PT Socfindo dan Audit Total Lahan
• Kejati Sumut Geledah Dua Kantor Instansi Pemerintah di Tebing Tinggi, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard

Menurutnya, inovasi tidak hanya terfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga mencakup pendekatan baru dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan layanan yang lebih efektif, efisien, serta tepat sasaran. "Teknologi merupakan alat penting dalam mendukung inovasi, namun yang lebih utama adalah menghadirkan solusi-solusi baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Salah satu contoh implementasi inovasi yang relevan adalah penggunaan data dalam pengambilan keputusan publik.

Baca Juga:

• Disinggung Mengenai Mobil Dinas Jabatan, Rusydi Nasution : Istri Pak Letnan Tabrakan Pernah Diberitakan, Enggak?
• Desakan Publik Kalahkan Keputusan Letnan Dalimunthe dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan

Menurutnya, pemanfaatan data yang akurat memungkinkan Pemda merumuskan program-program yang lebih tepat guna. "Dengan data yang tepat, kita bisa lebih akurat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan menyiapkan kebijakan yang responsif serta memberikan dampak yang nyata. Inovasi seperti ini lebih dari sekadar teknologi, ini tentang bagaimana kita beradaptasi dengan tantangan yang ada dan menghadirkan solusi yang dibutuhkan masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Yusharto menegaskan pentingnya kolaborasi dalam proses inovasi. Pemerintah pusat, Pemda, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan inovasi yang berkelanjutan. "Inovasi bukanlah pekerjaan satu pihak. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting. Kolaborasi ini akan menghindarkan kita dari tumpang tindih program, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil saling mendukung dan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat," tegasnya.

PB HMI Desak Pemerintah Hentikan Pembaruan HGU PT Socfindo dan Audit Total Lahan

Kejati Sumut Geledah Dua Kantor Instansi Pemerintah di Tebing Tinggi, Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Smartboard

Disinggung Mengenai Mobil Dinas Jabatan, Rusydi Nasution : Istri Pak Letnan Tabrakan Pernah Diberitakan, Enggak?

Desakan Publik Kalahkan Keputusan Letnan Dalimunthe dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan

Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan Terhalang Inpres Nomor 1 Tahun 2025

KPK Panggil Kadis PUPR Padangsidimpuan Soal Korupsi Proyek Jalan di Sumut