Baca Juga:Dengan kemampuan analisis yang dimiliki dan kolaborasi dengan berbagai pihak, para analis kebijakan diharapkan dapat memberikan rekomendasi berdasarkan data yang akurat dan pendekatan berbasis bukti. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan efisien. "Kami di BSKDN terus mendorong daerah untuk memperkuat fungsi dan kapasitas JFAK. Ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah semakin kompleks, mulai dari isu ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan," tegas Yusharto.Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (KKIAN) Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo menegaskan, kebijakan publik yang unggul dapat mempercepat akselerasi pelayanan dasar yang inklusif di seluruh daerah Indonesia. Dia mengatakan, berdasarkan Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2023, kualitas kebijakan di tingkat pusat relatif lebih baik dibandingkan di daerah. Ini berarti, peran JFAK di daerah perlu terus diperkuat."Jadi kami LAN sebagai instansi pembina sangat senang dihubungkan dengan SKALA dengan teman-teman BSKDN yang punya tangan sampai di tingkat daerah, kami enggak punya Bapak/Ibu. Maka kemudian kalau LAN, Kemendagri dengan SKALA bisa berkolaborasi maka cita-cita mendorong kebijakan yang berkualitas itu bisa jauh lebih cepat," ungkapnya.
Baca Juga:Hal serupa diungkapkan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Jacob Fonataba mengenai pentingnya peran JFAK dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini misalnya terkait pemanfaatan lahan pangan di Merauke dan kolaborasi dengan masyarakat adat. Terkait hal itu, Fonataba menekankan bahwa salah satu tugas penting JFAK adalah melakukan kajian terhadap kelayakan pembangunan berkelanjutan tersebut.Namun demikian, Fonataba juga mengakui bahwa jumlah analis kebijakan di daerahnya masih sangat terbatas, dan kompetensi mereka pun perlu ditingkatkan. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian terkait lembaga pembina di daerah, serta penilaian kerja dan insentif yang belum jelas. "Ini semua berdampak pada rendahnya kontribusi JFAK dalam mendorong inovasi daerah dan percepatan penyediaan layanan dasar yang inklusif," tegasnya.Di lain pihak, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anton A. Lailossa mengungkapkan tantangan serupa juga dihadapi di Maluku. Menurutnya, JFAK sangat diperlukan untuk menelaah berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan daerah, termasuk masalah kemiskinan dan dampak lingkungan.
Gelar KRYD, Sat Reskrim Polres Simalungun Ajak Warga Bersatu Perangi Premanisme, Judi, Narkoba, dan Geng Motor
Peristiwa
Hotman Paris Minta Maaf Secara Terbuka, MIO Indonesia Batalkan Rencana Dumas ke Polda Metro Jaya
Nasional
Pemerintah Aceh terus berkomitmen menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global
Daerah
Wakil Gubernur Aceh melaksanakan rangkaian safari silaturahmi dengan para ulama melalui kunjungan ke sejumlah dayah di Aceh Selatan.
Daerah
LPA Deli Serdang Apresiasi Satresnarkoba Polresta Deli Serdang &ndash Ungkap Kasus Narkoba Besar, Selamatkan 250 Ribu Jiwa
Daerah
Tim gabungan Polres Aceh Selatan bersama Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Aceh berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan.
Daerah
Penyelidikan Dugaan Korupsi Meubelir Langkat Rp48,4 Miliar Disorot, Kejati Sumut Didesak Tuntaskan Kasus
Hukrim
Wakil Bupati Dairi Melayat ke Rumah Duka Korban Kecelakaan Sibolangit, Sampaikan Belasungkawa Mendalam kepada Keluarga
Daerah
MIO Indonesia Kecam Pernyataan Hotman Paris Jangan Rendahkan Profesi Wartawan!
Nasional
TokohTokoh TOGA Pandiangan Hadiri Pesta Budaya Mengratahi Sulang Marga Solin di Tinada
Daerah
