Akselerasi Kebijakan Publik, Kepala BSKDN Tekankan Pentingnya Optimalisasi Peran JFAK di Daerah

Hal serupa diungkapkan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Jacob Fonataba mengenai pentingnya peran JFAK dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ini misalnya terkait pemanfaatan lahan pangan di Merauke dan kolaborasi dengan masyarakat adat. Terkait hal itu, Fonataba menekankan bahwa salah satu tugas penting JFAK adalah melakukan kajian terhadap kelayakan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Namun demikian, Fonataba juga mengakui bahwa jumlah analis kebijakan di daerahnya masih sangat terbatas, dan kompetensi mereka pun perlu ditingkatkan. Tantangan lain yang dihadapi adalah ketidakpastian terkait lembaga pembina di daerah, serta penilaian kerja dan insentif yang belum jelas. "Ini semua berdampak pada rendahnya kontribusi JFAK dalam mendorong inovasi daerah dan percepatan penyediaan layanan dasar yang inklusif," tegasnya.

Di lain pihak, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anton A. Lailossa mengungkapkan tantangan serupa juga dihadapi di Maluku. Menurutnya, JFAK sangat diperlukan untuk menelaah berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan daerah, termasuk masalah kemiskinan dan dampak lingkungan.

"Banyak faktor yang harus ditelaah oleh analis kebijakan. Misalnya, mengapa Maluku masih tergolong miskin? Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perkembangan daerah kami? Ini semua membutuhkan kajian mendalam yang hanya bisa dilakukan oleh analis kebijakan yang kompeten," pungkasnya.

Baca Juga:

• Disinggung Mengenai Mobil Dinas Jabatan, Rusydi Nasution : Istri Pak Letnan Tabrakan Pernah Diberitakan, Enggak?
• Desakan Publik Kalahkan Keputusan Letnan Dalimunthe dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan

Disinggung Mengenai Mobil Dinas Jabatan, Rusydi Nasution : Istri Pak Letnan Tabrakan Pernah Diberitakan, Enggak?

Desakan Publik Kalahkan Keputusan Letnan Dalimunthe dan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Terkait Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan

Gebyar HUT RI Di Padangsidimpuan Terhalang Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Empat Pulau Di Singkil Masuk Sumut, Ikhyar Velayati : Kemendagri hanya Bawa Peta Tetapi Lupa Baca Arsip

Status Empat Pulau Sudah Ditetapkan Kemendagri Masuk Sumut Sejak 2022

Kemendagri Instruksikan Pemda Koordinasi Dengan Penegak Hukum Tegakkan Sanksi Bagi Ormas Yang Melanggar Aturan