Batu Bara,asatupro.com-Sejumlah elemen masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) serta Inspektorat Kabupaten Batu Bara melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara, khususnya sejumlah kegiatan belanja dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024–2025.
Sorotan tersebut muncul setelah adanya dugaan sulitnya akses konfirmasi kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Batu Bara terkait sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian publik, di antaranya proyek pengecatan ruang dewan serta pengadaan foto Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP Kabupaten Batu Bara, terdapat beberapa kegiatan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:
Berdasarkan informasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan, paket tersebut meliputi 25 unit foto beserta bingkai dan atribut pelengkap. Nilai anggaran tersebut kemudian menjadi perbincangan publik yang mempertanyakan efektivitas dan kewajaran penggunaan anggaran.
Baca Juga:
Pemerhati pembangunan Kabupaten Batu Bara, Achik Olan, menilai pejabat terkait seharusnya terbuka terhadap pertanyaan dan konfirmasi dari media guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Jika persoalan ini sudah menjadi konsumsi publik, maka pejabat terkait harus memberikan penjelasan yang terbuka. Konfirmasi dari wartawan merupakan bagian dari transparansi penyelenggaraan pemerintahan," ujar Achik Olan.
Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Batu Bara mengeluhkan sulitnya melakukan konfirmasi langsung kepada Sekwan DPRD. Menurutnya, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga:
Selain itu, ia menyoroti peran kehumasan DPRD yang dinilai perlu lebih aktif menjembatani komunikasi antara lembaga legislatif dan insan pers agar informasi yang berkembang di masyarakat dapat dijelaskan secara proporsional dan tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Atas berbagai sorotan tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Batu Bara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum dapat melakukan audit dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Sekretaris DPRD Kabupaten Batu Bara belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah pertanyaan yang diajukan awak media.
Satres Narkoba Polresta Deli Serdang Bekuk Pengedar Sabu, Sejumlah Barang Bukti Diamankan
Peristiwa
Proyek BRT Mebidang di Pajak Glugur Dikeluhkan Tanpa Sosialisasi dan Mangkrak dari Target
Peristiwa
Indra Tan dan Partners Layangkan Somasi Keras PT Mandiri Ekspres Sejahtera Gadai Diancam Pidana, Gugatan Masif Usai Rampas Paksa Kendaraan
Hukrim
Indra Buana Tanjung Kecewa Sikap PWI Pusat Terhadap Hotman Paris Hutapea Beri Preseden Buruk Bagi Kemerdekaan Pers
Hukrim
Kuasa Hukum Desak Polsek Sidikalang Percepat Penanganan Kasus Penganiayaan Kliennya
Hukrim
Mukhtaruddin Usman kembali terpilih sebagai Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh
Daerah
Muncul Isu Reshuffle Awal Agustus, Istana Buka Suara Kalaupun Ada Untuk 2 Posisi Menteri Ini!
Nasional
Perkuat Reformasi Birokrasi, Pemkab Dairi Implementasikan Nine Box Talent Management
Daerah
Kepedulian PT Dairi Prima Mineral Tuai Apresiasi, Warga Sampaikan Terima Kasih atas Partisipasi dalam Bakti Sosial HUT ke8 DTVNEWS
Daerah
Kangkangi Sidak Pemprovsu! Galian C Ilegal di Sipiongot Kembali Beroperasi, GEMADOR Desak Polisi Tangkap Pelaku
Peristiwa
