Aktivis Riau & Balapatisia Nyatakan Sikap Atas Dugaan Praktek Ilegal di Lapas IIA Pekanbaru

Pekanbaru,asatupro.com-AktivisRiau Cep Permana Galih & Balapatisia (Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia) Atas Dugaan Disfungsi Sistemik dalam Tata Kelola Pemasyarakatan di Pekanbaru

Kami yang menyatakan sikap di bawah ini, AktivisRiau Cep Permana Galih bersama Balapatisia (Barisan Lantang Para Aktivis Indonesia), menyampaikan pernyataan sikap atas berkembangnya dugaan praktik ilegal di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Bahwa berdasarkan informasi yang beredar di ruang publik, terdapat indikasi terjadinya aktivitas penipuan daring (lodes), peredaran narkotika, serta praktik pungutan liar yang berlangsung secara berulang dan terindikasi memiliki pola operasional yang sistematis.

Fenomena tersebut, dalam perspektif tata kelola kelembagaan, tidak lagi dapat dipahami sebagai deviasi individual semata, melainkan mengarah pada gejala disfungsi struktural dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga:

• Dukung Ketahanan Pangan dan Kemandirian Warga Binaan: Lapas Kelas I Medan Resmikan Budidaya Hidroponik dan Ikan Air Tawar
• DPD Rumah Gibran Sumut Desak Bongkar Dugaan Pungli di Lapas Binjai: Jangan Jadikan Hak Warga Binaan Sebagai Lahan Pungutan

Lebih lanjut, dugaan mengenai adanya praktik "privatisasi ruang hunian" dengan nilai ekonomi tinggi, yang ditengarai menjadi simpul aktivitas ilegal, menunjukkan adanya distorsi fungsi institusi serta kemungkinan terjadinya relasi kuasa yang menyimpang. Hal ini berimplikasi serius terhadap legitimasi institusi negara dalam menjalankan fungsi korektif, rehabilitatif, dan represif secara proporsional.

Dalam kerangka negara hukum, kondisi demikian mencerminkan erosi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembiaran terhadap fenomena ini berpotensi melahirkan preseden buruk yang mengancam integritas sistem hukum secara lebih luas.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan sikap sebagai berikut:

Baca Juga:

• Izin Mati Sejak 2021! Putra Daerah "Si Matek Kuta" Soroti Tambang Dolomit di Tanah Pinem Masih Beroperasi Bebas
• Invoice Vendor PT BUT Belum Dibayar Empat Bulan, PT PSSD Diminta Segera Penuhi Kewajiban

1. Mengutuk secara normatif dan etis segala bentuk praktik ilegal yang mencederai prinsip keadilan dan merusak legitimasi institusi pemasyarakatan.
2. Mendesak secara institusional kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta otoritas terkait untuk melakukan investigasi komprehensif yang berbasis pada prinsip transparansi, independensi, dan akuntabilitas publik.
3. Menuntut penegakan hukum yang imparsial melalui pemberian sanksi tegas tanpa diskriminasi terhadap setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik tersebut.
4. Mendorong reformasi sistemik dalam mekanisme pengawasan dan tata kelola lembaga pemasyarakatan guna memastikan terwujudnya sistem yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.
5. Menyatakan kesiapsiagaan kolektif masyarakat sipil untuk melakukan mobilisasi aksi demonstrasi berskala luas di Pekanbaru apabila tidak terdapat respons konkret dan terukur dari pihak berwenang dalam waktu yang wajar.

Pernyataan sikap ini merupakan artikulasi tanggung jawab moral sekaligus ekspresi kontrol sosial dalam kerangka demokrasi konstitusional. Kami menegaskan bahwa negara tidak boleh mengalami defisit otoritas di dalam institusi yang justru menjadi representasi utama penegakan hukum.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk seruan reflektif sekaligus tekanan konstruktif kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera mengambil langkah korektif yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan integritas kelembagaan.

Keterangan Dugaan Fakta:
Empat kamar blok C yang diduga sarang Lodeh dan Narkoba, lalu periksa seluruh kamar, periksa Kalapas dan seluruh pegawai lapas, dan audit seluruh anggaran karena diduga adanya korupsi di dalamnya.**

Dukung Ketahanan Pangan dan Kemandirian Warga Binaan: Lapas Kelas I Medan Resmikan Budidaya Hidroponik dan Ikan Air Tawar

DPD Rumah Gibran Sumut Desak Bongkar Dugaan Pungli di Lapas Binjai: Jangan Jadikan Hak Warga Binaan Sebagai Lahan Pungutan

Izin Mati Sejak 2021! Putra Daerah "Si Matek Kuta" Soroti Tambang Dolomit di Tanah Pinem Masih Beroperasi Bebas

Invoice Vendor PT BUT Belum Dibayar Empat Bulan, PT PSSD Diminta Segera Penuhi Kewajiban

Kapolres Simalungun Hadiri Pisah Sambut Kalapas Pematang Siantar, Wujud Sinergitas Forkopimda

Bayar Denda Administratif Rp286,4 Juta, Pelaku Rokok Ilegal di Padangsidimpuan Dilepaskan Bea Cukai