Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum para terdakwa, Didi Santoso, dkk, dari Pusat Bantuan Hukum Anak Bangsa (PBH AB) Tabagsel, RHa Hasibuan, dkk secara resmi menyampaikan keberatan di ruang sidang atas perubahan agenda tersebut. Namun, keberatan itu tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Aurora Quintina.
Akibat keputusan majelis hakim yang tetap mempersilakan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa tim penasihat hukum menyatakan walk out (WO) dari ruang sidang sebagai bentuk sikap profesional dan keberatan atas jalannya persidangan.
"Kami menyampaikan keberatan secara resmi di persidangan karena agenda sidang adalah pembacaan tuntutan dan perkara ini sudah menempuh restorative justice. Namun ketika majelis hakim tetap mempersilakan JPU memeriksa terdakwa tanpa didampingi tim penasihat hukum yang telah walk out saat keberatan tidak dikabulkan majelis hakim," ujar RHa Hasibuan.
Baca Juga:
Menurutnya, langkah walk out tersebut diambil karena penasihat hukum menilai proses persidangan tidak lagi sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan substantif.
"Ketika keberatan kami tidak dipertimbangkan dan terdakwa tetap diperiksa, sementara tuntutan belum siap dibacakan, maka kami menilai hak-hak klien kami berpotensi terabaikan," tegasnya.
JPU Sebut Pemeriksaan Terdakwa Diperlukan
Terpisah, JPU Batara Ebenezer saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan menjelaskan bahwa permintaan pemeriksaan terdakwa dilakukan karena tahapan tersebut sebelumnya belum dilaksanakan dan diperlukan sebagai dasar penyusunan surat tuntutan.
Baca Juga:
"Terkait persidangan tadi, memang kita mintakan untuk pemeriksaan terdakwa karena sebelumnya belum dilakukan pemeriksaan terdakwa. Hal ini perlu untuk uraian dalam surat tuntutan," jelas Batara Ebenezer.
Ia juga mengundang awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut di kantor kejaksaan bersama Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum). Namun, ketika awak media memenuhi undangan tersebut, pihak JPU menyatakan tidak siap untuk direkam dan meminta awak media menitipkan ponsel di loker, sehingga klarifikasi tidak dapat direkam dalam bentuk audio maupun visual.
Menanggapi hal tersebut, RHa Hasibuan kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan perkara pidana, khususnya yang telah menempuh mekanisme restorative justice.
"Transparansi adalah bagian dari keadilan. Jangan sampai proses hukum justru menimbulkan ketidakadilan baru bagi para terdakwa," pungkasnya. (MN)
Padangsidimpuan, Asatupro.com Praktisi hukum Han Aulia Nasution, S.H., M.H., mengajak masyarakat Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, dan
Daerah
Sosialisasi Ideologi Pancasila di Kecamatan Medan Barat, Anggota DPRD Antonius Tumanggor Ajak Perkuat Persatuan dan Kesatuan
Politik
Ketua Harian DPP HARI H.M. Nezar Djoeli Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola Badan Gizi Nasional
Nasional
Brimob Poldasu Bubarkan Aksi Balap Liar di Jalan Iskandar Muda Medan
Medan
POLRES SIMALUNGUN DIDESAK BERTINDAK! BertahunTahun Dugaan Keterlibatan Oknum Kades JG dan Keluarga dalam Lingkaran Judi Jadi Sorotan Publik
Hukrim
Diduga Rem Blong, Truk Muatan Besi Tabrak Beruntun dan Seruduk Rumah Warga di Sumbul
Peristiwa
Sosialisasi Teknis Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran, BPBD Dairi dan Batalyon Yon TP 908/Gaja Dompak Berkolaborasi
Daerah
Mengetahui Personil Sakit "Kapolres Kunjungi Rumah Personil dan Sambangi Dua Panti Asuhan Dalam Rangka HUT 80 Bhayangkara"
Daerah
Kapolres Langkat Dampingi Kakorbinmas Polri Dialog Kamtibmas Bersama Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat
Daerah
Mubes XII Aceh Sepakat Sumut Jadi Momentum Konsolidasi dan Regenerasi Kepemimpinan.
Medan
