Penasihat Hukum Didi Cs Akan Laporkan Wakil Wali Kota Kemendagri Terkait Video Diduga di Tempat Hiburan Malam Saat Tugas Menjemput Jama'ah Haji

Padangsidimpuan, Asatupro.com – Penasihat Hukum (PH) Didi Cs, RHa Hasibuan, Hadi Alamsyah beserta tim Kuasa Hukum menyatakan akan melaporkan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, H. Harry Pahlevi, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait video yang diduga memperlihatkan yang bersangkutan berada di tempat hiburan malam saat menjalankan tugas resmi penjemputan jamaah haji.

RHa Hasibuan, Senin, (8/12/2025), usai sidang praperadilan dengan nomor perkara 17/Pid.Pra/2025/PN Psp di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam agenda pembacaan permohonan, mengatakan video tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan memunculkan pertanyaan serius mengenai etika serta tanggung jawab pejabat publik.

Pasalnya, Wakil Wali Kota disebut tengah melaksanakan tugas kedinasan, namun justru diduga berada di lokasi yang tidak mencerminkan nilai dan norma kepantasan seorang pejabat daerah.

"Kami menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Jika video itu benar terjadi saat menjalankan tugas negara, maka ini menyangkut etika jabatan, disiplin kepala daerah, serta citra pemerintah Kota Padangsidimpuan di mata masyarakat," ujar RHa Hasibuan.

Baca Juga:

• APILL Belum Selesai Tapi Digugat Bayar, Kuasa Hukum Dishub Bongkar Kekeliruan Hakim PN Padangsidimpuan
• Tuntutan Tak Dibacakan Meski Sudah RJ, Penasihat Hukum Walk Out Usai Keberatan Tak Dikabulkan Majelis Hakim PN Padangsidimpuan

Menurutnya, penjemputan jamaah haji merupakan agenda sakral dan bernilai religius tinggi, sehingga seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan. Kehadiran pejabat di tempat hiburan malam dalam konteks tersebut dinilai mencederai rasa keadilan dan kepercayaan publik.

RHa Hasibuan menegaskan laporan akan secara resmi disampaikan ke Kemendagri agar institusi pembina pemerintah daerah tersebut dapat melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan penilaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami akan melaporkan secara resmi ke Kemendagri agar persoalan ini diuji secara objektif. Biarkan negara yang menilai apakah tindakan tersebut melanggar atau tidak," tegasnya.

Baca Juga:

• Sidang Empat Aktivis di PN Padangsidimpuan: Korban Berdamai, Hakim Hentikan Pemeriksaan Saksi
• Dugaan Janji Bebas Rp 50 Juta Berujung Duka, Kasus Empat Aktivis Jadi Sorotan

Hingga berita ini diterbitkan, Wakil Wali Kota Padangsidimpuan belum memberikan keterangan resmi terkait video yang beredar. Pihak redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan.

APILL Belum Selesai Tapi Digugat Bayar, Kuasa Hukum Dishub Bongkar Kekeliruan Hakim PN Padangsidimpuan

Tuntutan Tak Dibacakan Meski Sudah RJ, Penasihat Hukum Walk Out Usai Keberatan Tak Dikabulkan Majelis Hakim PN Padangsidimpuan

Sidang Empat Aktivis di PN Padangsidimpuan: Korban Berdamai, Hakim Hentikan Pemeriksaan Saksi

Dugaan Janji Bebas Rp 50 Juta Berujung Duka, Kasus Empat Aktivis Jadi Sorotan

Video Dengan "Sound Tembak - Tembak Langit" Diduga Wakil Wali Kota Padangsidimpuan Ditonton Di Persidangan Prapid

Penutupan SIPP PN Padangsidimpuan Disorot, Nama Ateng dan Bakti Dikaitkan dengan Kasus Gunawan Simanungkalit