Keluarga Besar PSSAB Indonesia Gelar Musyawarah Besar ke-V di Medan, Perkuat Solidaritas dan Regenerasi Organisasi
Keluarga Besar PSSAB Indonesia Gelar Musyawarah Besar keV di Medan, Perkuat Solidaritas dan Regenerasi Organisasi
Nasional
Medan,asatupro.com-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Adrianto didesak untuk mencopot Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Labuhandeli diduga menyalahgunakan kekuasaannya, Selasa (27/1/2026).
Dalam hal ini, Rutan Labuhandeli memberikan fasilitas istimewa kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP), berupa kamar mewah.
Dugaannya, kamar yang dilengkapi fasilitas hotel ini dipatok tarif kepada warga binaan. Tak tanggung-tanggung, jutaan rupiah tarif yang diduga ditetapkan bagi warga binaan yang akan menggunakan kamar tersebut. Kamar ini diduga dipakai warga binaan untuk memuaskan nafsunya dengan lawan jenis.
Ketua Aliansi Kajian Advokasi Mahasiswa Sumatera Utara, Fauzan mendesak Menteri Imipas Agus Adrianto untuk segera mencopot Kepala Rutan Labuhandeli Eddy Junaedi.
Baca Juga:
"Kami mendesak agar Bapak Menteri Imipas Agus Adrianto yang kami banggakan dapat memberikan ketegasan kepada bawahan yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapat sejumlah uang dengan membuat bilik asmara bagi warga binaan," kata dia.
Fauzan mengatakan, berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, uang hasil penyewaan bilik asmara ini diduga disetorkan ke petinggi di Rutan Labuhandeli.
"Kami juga mendapatkan adanya setoran rutin yang diduga diberikan langsung ke atasan usai tempat maksiat tersebut disewakan," ungkapnya.
Menurutnya, Rutan adalah tempat untuk warga binaan bertobat dan menyesalkan perbuatannya atas tindak pidana, bukan malah menjadi lokasi yang strategis mencari uang masuk.
Baca Juga:
"Setau kami Rutan dan Lapas adalah tempat bagi para narapidana untuk menyesali perbuatannya. Di dalam ini mereka diajarkan untuk berbuat baik, ini malah jadi tempat yang malah membuat narapidana semakin nakal," jelasnya.
Kemudian, Fauzan mengatakan, dugaannya pegawai Rutan Labuhandeli juga menyelundupkan wanita penghibur bagi warga binaan yang berani membayar mahal.
"Tidak mungkin berani kalau tidak ada yang membackup pegawai-pegawai yang kita duga memasukan wanita penghibur untuk menghibur warga binaan," kata dia.
Selain itu, pihaknya juga menemukan warga binaan bebas menggunakan handphone. Bahkan, parahnya warga binaan diberi keleluasaan untuk memiliki ponsel.
"Ponsel ini juga bebas diduga di dalam rutan. Ini sudah menyalahgunakan wewenang. Untuk itu kami sangat meminta kepada Menteri Imipas untuk mencopot seluruh oknum yang terlibat di Rutan Labuhandeli," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Rutan Labuhandeli Eddy Junaedi membenarkan adanya bilik asmara. Saat ini, kata dia kasus ini telah ditangani oleh Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan.
"Sudah terlambat, masalahnya sudah ditangani oleh Kanwil," kata dia secara singkat melalui pesan WhatsApp.
Keluarga Besar PSSAB Indonesia Gelar Musyawarah Besar keV di Medan, Perkuat Solidaritas dan Regenerasi Organisasi
Nasional
Viral Dituduh Simpanan Eks Jampidsus Febrie, Advokat Yuenchi Arwindi Sumpah Sekaligus Ancam Lapor
Nasional
Kuasa Hukum Antonius Devolis Tumanggor Tegaskan Hormati Proses Hukum, Ajak Publik Junjung Asas Praduga Tak Bersalah
Peristiwa
Tragedi di Jalur MedanBerastagi, Truk Fuso Diduga Rem Blong Libas 8 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 8 LukaLuka
Hukrim
Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, S.I.K., S.H., M.H., mengunjungi Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Aceh di Lamteumen.B.Aceh.
Daerah
AMT Beberkan Dugaan Permainan Distribusi BBM di Sumut, Pasokan Disebut Dibatasi hingga Masyarakat &039Dipaksa&039 Beralih ke Pertamax
Peristiwa
Puluhan &039BH&039 Berkibar di Depan Polrestabes Medan, Massa Desak Komitmen Kapolrestabes Medan JCS &039Besok Akan Datang Telanjang Jika Janji Tak
Hukrim
Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah.
Daerah
Bupati Serahkan SK Plt Kadis P3AP2KB Kepada dr. Erna Marpaung, Berharap seluruh program prioritas berjalan secara optimal
Daerah
Kades Pangguruan Akui Kembalikan Rp50 Juta Dana Ketahanan Pangan, Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan
Daerah