Temuan Ganja 6,8 Kilogram, Cermin Buruk Pengelolaan Laspas Kelas IIB Padangsidimpuan
Temuan Ganja 6,8 Kilogram, Cermin Buruk Pengelolaan Laspas Kelas IIB Padangsidimpuan
Medan
Sabang,asatupro.com-Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Sabang, Zulkifli, PZ yang vokal berbicara kata politik nya, Mulai angkat bicara yang sudah sekian lama terpendam, kekecewaan nya melihat kinerja BPKS (Badan Pengusahaan Kawasan Sabang) yang sudah 25 tahun mengelola Daerah Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang, yang sudah dikenal dengan Free Port nya.
Sabang masih jauh tertinggal dengan daerah daerah lain di Indonesia, terkesan seperti nya free port Sabang tidak bertuan, kata nya kepada Asatupro.com, Kamis Malam (28/8/2025) jam 20.15 Wib.
Kalau kita melihat 25 tahun sudah BPKS mengelola free port Sabang bukan sedikit anggaran APBN yang terkuras Triliunan sudah, mengapa Free Port Sabangmasih terlihat seperti ini, kata nya.
Menurutnya, Triliunan sudah Dana APBN terkuras untuk membangun dan mengembangkan Daerah Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang, Bila dana sebesar itu di kelola dengan Management wawasan dan Pengalaman yang cukup, Mungkin free port Sabang sudah maju dan berkembang, hasil dari pengembangan free port tersebut dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Baca Juga:
Ini yang ada terlihat Gonta ganti pimpinan dan yang lain nya, belum lagi terdengar diduga di BPKS ada kelompok kelompok yang mencari kepentingan yang bertujuan untuk memperkaya diri, bukan memikirkan bagai mana caranya kita mencerminkan Sabang kembali.
Sebenarnya, BPKS "Malu" dengan masyarakat Sabang, yang dipercaya oleh pemerintah Aceh untuk membangun dan mengembangkan free port Sabang, kenyataan nya diduga BPKS tidak mampu menghidupkan dan mengembangkan free port Sabang untuk dimasa depan Sabangatau Aceh ke depan yang lebih baik lagi menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, lebih bagus BPKS di tutup, itu lebih bagus, dengan bahasa politiknya.
Ia juga meminta kepada DKS (Dewan Kawasan Sabang) yang di ketuai, Gubernur Aceh - Anggota Wali kota Sabang dan Bupati Aceh Besar, Kinerja BPKS selama ini di duga tidak menguntungkan Daerah dan masyarakat Sabang.
Baca Juga:
Kini masyarakat Sabang sudah melihat kinerja BPKS tidak mampu menghidup kan dan mengembangkan Free Port Sabang untuk kembali mencerminkan kehidupan masyarakat, yang ada pada saat ini, pengangguran meningkat - lapangan kerja tertutup - ekonomi susah - masyarakat mengeluh, ini yang membuat berat nya kekecewaan dan tidak percaya kepada BPKS.
Kami tidak butuh ada BPKS di Sabang - kami tidak butuh bantuan Dari BPKS yang kami butuh kan saat ini terbuka luas nya lapangan pekerjaan di Sabang, kata tegas nya.
Temuan Ganja 6,8 Kilogram, Cermin Buruk Pengelolaan Laspas Kelas IIB Padangsidimpuan
Medan
KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
Hukrim
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun
Hukrim
Medan, asatupro.com TNIAD, termasuk Kodam I/Bukit Barisan (BB), terus memperkuat hubungan yang baik dengan seluruh wartawan dan media seb
Medan
Lotu, asatupro.com Pembangunan jembatan modular bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nia
Daerah
GPSU Desak Poldasu Panggil Dan Periksa Kadisdik Labuhan Batu Atas Dugaan Pungli Kepsek
Daerah
3 Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka!, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Triliunan Rupiah
Nasional
BEM UMN AlWashliyah Gelar Aksi Jilid II, Desak Usut Dugaan Skandal Kredit Rp82,39 Miliar Bank Mandiri
Hukrim
HMI Deli Serdang Desak Kejagung Perluas Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Program MBG Termasuk Audit Mitra BGN
Hukrim