Dairi,asatupro.com—Vickner Sinaga: Kita Satu Kapal, Evaluasi Bersama Bisa Dilanjutkan Hingga 2027. Polemik kenaikan Iuran Layanan Pasar (ILP) di Pasar Sidikalang mulai mengerucut. Bupati Dairi Vickner Sinaga duduk satu meja dengan para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) di Pendopo Bupati Dairi, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut audiensi P3S dengan Wakil Bupati Wahyu Sagala pada Selasa (8/9/2026) lalu, setelah aksi besar-besaran pedagang menolak kenaikan ILP sepihak.
Dalam pertemuan sebelumnya, P3S yang dikoordinir Syarifudin Siregar dan Ferdinand Sihaloho mengusulkan besaran ILP sebesar Rp200.000 per kios untuk Blok A dan Blok B. Alasannya, kondisi ekonomi pedagang saat ini sedang sulit.
Menanggapi hal itu, Bupati Vickner mengajukan opsi Rp300.000 per kios. Namun dengan catatan penting, pedagang dilibatkan langsung dalam pengawasan.
Baca Juga:
"Kita akan membentuk tim monitoring, yang mengikut sertakan para pedagang dalam memberikan masukan terkait kinerja PD.Pasar maupun menganalisa keluhan pedagang nantinya," kata Vickner.
Langkah yang ditawarkan Bupati bukan keputusan final. Ia menekankan pentingnya evaluasi bersama selama minimal 3 bulan ke depan, dan bisa diperpanjang hingga akhir 2027.
"Keputusan hari ini tentu belumlah langsung menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pedagang. Namun pada dasarnya kita berada dalam satu kapal besar, untuk itu mari kita monitor bersama. Dari hasil monitoring itu nanti dapat dilakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang akan dituangkan dalam keputusan bupati," jelas Vickner.
Baca Juga:
Bupati juga membeberkan alasan di balik penyesuaian. PD Pasar Sidikalang merupakan perusahaan daerah yang tidak mendapat penyertaan modal dari Pemkab. Sehingga dituntut mandiri dan menghasilkan keuntungan agar operasional tetap berjalan.
Selain itu, Pemkab juga berkomitmen mencari sumber dukungan lain bagi PD Pasar dan mendengarkan keluhan pedagang terkait sepinya pembeli di Blok A dan B.
Pertemuan yang berlangsung cair itu dihadiri Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Asisten Perekonomian Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, Kabag Hukum Arjun Nainggolan, serta Direktur PD Pasar Lumpin Pangaribuan beserta jajaran direksi dan Badan Pengawas.
Turut hadir Ketua TP PKK Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga. Dengan skema monitoring bersama ini, Pemkab Dairi berharap tercipta keseimbangan antara kebutuhan PD Pasar untuk bertahan dan kemampuan pedagang untuk bertahan usaha.
Apakah opsi Rp300 ribu dan pengawasan 3 bulan ini akan diterima pedagang? Hasil evaluasi ke depan akan menjadi jawabannya.
Rakor Pengurus Pebakin Sijunjung Periode 20262030 Dalam Rangka Konsolidasi Kordinasi Serta Pembinaan Atlit Tembak
Daerah
Miliki 4,05 Gram Sabu, Pria di Tambusai Ditangkap Satresnarkoba Polres Rohul
Hukrim
Judi Dadu dan Tembak Ikan Diduga Merajalela di Mardingding, Nama Oknum TNI Berinisial Brem dan B Ginting Ikut Terseret
Hukrim
Pemkab Dairi Perkuat Kolaborasi dengan Prosper Global Indonesia, Dorong Petani Kopi Mandiri dan Tangguh Iklim
Daerah
Pemkab Dairi Perjuangkan 1.400 Sertifikat Tanah Gratis via TORA, 2.935 Ha Lahan Disetujui Kemenhut
Daerah
Dugaan Kendalikan Narkoba dan TPPU dari Lapas Labuhan Ruku, Ketum PPP RI Desak Kalapas Tidak Melindungi Rudy RZ dan Segera Pindahkan ke Nusa
Peristiwa
Perang Besar Melawan Narkoba! Polresta Deli Serdang Ringkus 12 Bandar dan 9 Pengedar, Puluhan Kilogram Barang Bukti Disita
Hukrim
Medan, asatupro.com Pada tahun 2018, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan dua keputusan terkait sengketa lahan kebun sawit seluas 47.000
Perkebunan
Eksekusi Lahan 32 Hektar Ditunda, PB Al Washliyah Tegaskan Status Kepemilikan Sudah Inkracht
Peristiwa
Pemuda Harus Mampu Melahirkan Gagasan Dan Tindakan Nyata
Medan
