KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
Hukrim
Dairi,asatupro.com-Pengunjuk rasa yang tergabung dari Perwakilan 7 Organisasi Nasional yang ada di daerah turun membawa bendera masing-masing ke depan Mapolres Dairi, senin (13/04/2026).
Mereka merasa ada yang tidak benar di dalam tubuh Polres Dairi. Seperti beberapa penanganan kasus yang tidak mampu memberikan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Dairi.
Baca Juga:
Kasus pengeroyokan terhadap 2 orang yang terjadi di jalan Ahmad Yani Tepatnya menyimpang Pujasera sidikalang pada Senin malam 30/03/2026 dengan jumlah 6 orang pelaku, pihak Polres Dairi hanya menetapkan 4 orang tersangka.
Penangkapan Pengguna Narkotika jenis Sabu di Jalan Nusantara pada hari senin 06/04/2026 yang hanya berakhir di pengguna dan kurir, tidak diusut sampai ke bandarnya.
Kasus terkait dugaan penganiayaan bersama-sama di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara yang telah dilaporkan ke Polres Dairi pada 18 Desember 2025, hingga kini tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian Hukum.Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang hingga kini tidak ada penyelesaiannya.
Baca Juga:
Muhammad Abdi Manullang selaku orator mengatakan Polres Dairi dianggap mampu memberikan keadilan bagi masyarakat Dairi, namun tidak dengan Oknum Polisinya.
''Kami percaya Polres Dairi mampu memberikan Keadilan, namun tidak oknum-oknumnya. Kasat narkoba punya kanit,punya KBO namun tidak mampu dengan alasan baru saja bertugas 2 bulan di Polres dairi. Harusnya kami bangga dengan kehadirannya, Mampu membaca peta wilayah dan tidak akan mungkin menetapkan kasus narkoba kalau tidak punya insting, karena sudah teruji dan terukur maka bapak ini ditetapkan sebagai kasat narkoba di Kabupaten Dairi,'' tegasnya.
Menangapi aspirasi dan keresahan aksi pengunjuk rasa, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan didampingi Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba mengucapkan Terimakasih dan akan berusaha memperbaiki, mengevaluasi kinerja bawahannya.

Massa aksi yang diwakili Muhammad Abdi Manullang juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum, yaitu :
''Kami menolak Diam....
Kami menolak Ketidakadilan !!!
Hukum harus ditegakkan, Bukan dipermainkan,'' tegas Abdi mengakhiri isi tuntutannya.
Aksi tersebut mengacu pada dasar hukum Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Aksi Demonstrasi berjalan kondusif dan berakhir dengan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
KPKM RI Layangkan Dumas Ke ESDM Sumut Terkait Dugaan Galian C Ilegal di Wilayah Hukum Kabupaten Simalungun
Hukrim
Kunjungan Kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ke Kabupaten Dairi
Daerah
Dugaan Pengalihan Jaminan Fidusia Libatkan Oknum TNI, Gugatan Rp. 300 Juta Bergulir di PN Simalungun
Hukrim
Medan, asatupro.com TNIAD, termasuk Kodam I/Bukit Barisan (BB), terus memperkuat hubungan yang baik dengan seluruh wartawan dan media seb
Medan
Lotu, asatupro.com Pembangunan jembatan modular bantuan Presiden Prabowo Subianto di Desa Gunung Tua, Kecamatan Tugala Oyo, Kabupaten Nia
Daerah
GPSU Desak Poldasu Panggil Dan Periksa Kadisdik Labuhan Batu Atas Dugaan Pungli Kepsek
Daerah
3 Mantan Pejabat BGN Jadi Tersangka!, Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG Triliunan Rupiah
Nasional
BEM UMN AlWashliyah Gelar Aksi Jilid II, Desak Usut Dugaan Skandal Kredit Rp82,39 Miliar Bank Mandiri
Hukrim
HMI Deli Serdang Desak Kejagung Perluas Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Program MBG Termasuk Audit Mitra BGN
Hukrim
LLDIKTI Wilayah I Sumut Pecahkan Rekor MURI Melalui Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu"
Pendidikan