Misteri Mangkraknya Laporan Penganiayaan di Polsek Patumbak: Tiga Kali Ganti Kapolsek, Nasib Korban Tetap Menggantung
Misteri Mangkraknya Laporan Penganiayaan di Polsek Patumbak Tiga Kali Ganti Kapolsek, Nasib Korban Tetap Menggantung
Peristiwa
Deli Serdang,asatupro.com-DPP Forum Masyarakat Indonesia (FMI) bersama Ketua DPW Sumut Komite Jurnalis Nusantara Independen (KJNI), Reza Fahlevi Nasution, mendesak Menteri Lingkungan Hidup turun tangan menyikapi dugaan pencemaran lingkungan yang menyeret nama PT Indofarm Sukses Makmur Tbk.
Desakan tersebut disampaikan melalui surat resmi DPP FMI Nomor 173/DPP-FMI/DS/KI/VII/26 yang dikirim kepada Menteri Lingkungan Hidup, Deputi Gakkum LH, Ombudsman RI, Komisi XII DPR RI, Gubernur Sumut, Kapolda Sumut, hingga Bupati Deli Serdang.
Ketua DPP FMI, Fikri Ihsan Lubis, mengatakan pihaknya meminta hasil pemeriksaan dan uji laboratorium terkait dugaan limbah yang disebut menyebabkan kematian ribuan ikan milik warga diumumkan secara terbuka kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian ilmiah dan investigasi resmi pemerintah.
Selain dugaan pencemaran, DPP FMI juga meminta instansi terkait memverifikasi kelengkapan dokumen lingkungan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga:
Di sisi lain, FMI dan KJNI Sumut turut menyoroti kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Reza Fahlevi Nasution menyebut berbagai pemberitaan sebelumnya menyoroti sulitnya masyarakat memperoleh informasi serta minimnya kehadiran Kepala DLH Deli Serdang di kantor saat dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada publik.
"Kepala dinas merupakan pelayan masyarakat. Ketika muncul persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik, seharusnya masyarakat mendapatkan akses informasi yang mudah, cepat, dan terbuka," ujar Reza.
Menurut FMI dan KJNI Sumut, keluhan masyarakat tersebut telah dilaporkan kepada DPRD dan kementerian terkait sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kepala DLH Deli Serdang. Mereka menilai evaluasi penting dilakukan guna memastikan pengawasan lingkungan berjalan efektif serta pelayanan publik tidak terabaikan.
Baca Juga:
FMI dan KJNI Sumut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga hasil pemeriksaan diumumkan secara transparan. Mereka juga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup demi melindungi hak masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Misteri Mangkraknya Laporan Penganiayaan di Polsek Patumbak Tiga Kali Ganti Kapolsek, Nasib Korban Tetap Menggantung
Peristiwa
Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Desak Investigasi Menyeluruh Atas Kebakaran PT EVYAP
Peristiwa
PBLKP Gelar Festival Cipta Lagu Pakpak 2026, Jaga Warisan Budaya Suku Pakpak
Daerah
Polda Sumut Bongkar Scam Berbasis Telegram, Tiga Korban Rugi Rp19,79 Juta
Medan
Perubahan KUAPPAS APBD 2026 Dairi Disepakati, Jadi Pedoman RKASKPD
Daerah
Jangan Takut Bermimpi Besar, Pesan Bupati Dairi Untuk Mahasiswa Rantau
Daerah
Nyaris Terbang ke Jakarta, 928 Gram Sabu Diselipkan di Selangkangan Digagalkan di Bandara Kualanamu
Hukrim
Diduga Gudang "Siong" Andre Sinaga Kebal Hukum!, Limbah Solar Cemari Parit Warga & Isu "Setoran" ke APH Mencuat
Hukrim
DPP HARI Soroti Keracunan Massal Siswa di Sidoarjo, Desak Kepala BGN Benahi Standar Higienitas Dapur SPPG
Nasional
Medan,asatupro.comKandidat Ketua Umum MD KAHMI Medan, Ansor Harahap mengatakan dirinya siap merawat nilainilai rumah besar KAHMI jika terp
Medan