Karo,asatupro.com-Pemerintah Kabupaten Karo memberikan klarifikasi terkait penggunaan kendaraan dinas operasional oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo yang belakangan menjadi sorotan publik dan DPR RI.
Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Gelora Kurnia Putra Ginting, menegaskan bahwa perpanjangan perjanjian pinjam pakai kendaraan dinas kepada Kejari Karo telah dilakukan pada 2024, berdasarkan surat permohonan resmi dari pihak kejaksaan.
Penjelasan itu disampaikan Gelora didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Karo, Sri Harmonista Br Kaban, di Karo Command Center, Kantor Bupati Karo, Jumat (3/4/2026).
"Pelaksanaan pinjam pakai tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Karo Nomor 3 Tahun 2021," ujarnya lewat video yang dilihat Hastara.id dari saluran YouTube pada Sabtu (4/3/2026) malam.
Baca Juga:
Ia menambahkan, klarifikasi ini penting untuk meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait penggunaan kendaraan dinas oleh Kejari Karo. Pemkab juga mengimbau masyarakat memahami kebijakan tersebut secara utuh sesuai aturan yang berlaku.
Disinggung di DPR RI
Isu pinjam pakai kendaraan ini mencuat setelah Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menyinggungnya dalam rapat dengar pendapat dan RDPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Baca Juga:
Dalam rapat yang turut membahas kasus Amsal Sitepu, Hinca mempertanyakan dugaan pemberian fasilitas kendaraan dari Bupati Karo, Antonius Ginting, kepada Kejari Karo yang dipimpin Danke Rajagukguk.
"Harus Anda jawab ini, Saudara Kajari. Apakah benar Bupati Karo memberi bantuan mobil kepada Kejaksaan Negeri Tanah Karo?" ujar Hinca.
Ia juga menyinggung sejumlah kendaraan yang digunakan, di antaranya Toyota Kijang Innova berpelat BK 1094 S, Nissan Grand Livina BK 1089 S, serta Toyota Fortuner BK 1180 S.
Hinca bahkan melontarkan dugaan adanya potensi konflik kepentingan dalam penanganan perkara di daerah tersebut.
"Apakah gara-gara ini, sehingga hanya pelaku kreatif yang kalian kejar-kejar mencari kesalahannya? Penyelenggara negaranya tidak?" tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Pemkab Karo menegaskan bahwa mekanisme pinjam pakai aset daerah telah melalui prosedur dan aturan yang berlaku.
Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah berharap polemik tidak berkembang liar serta publik memperoleh informasi yang utuh dan berimbang terkait penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Kejari Karo.
DPP HARI Apresiasi Ketegasan Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Minta Aparat Usut Dugaan Pelaku Pembakaran Hutan
Nasional
Diduga Tak Sesuai Juknis, Pekerjaan Replanting dan Parit Isolasi PTPN IV Bah Jambi Diminta Diperiksa
Peristiwa
HUT ke4 Satupena.co.id Empat Tahun Berkarya, Menjaga Kepercayaan dan Mewarnai Negeri
Daerah
Ahli Waris Almarhum Abdul Halim Harahap Pemilik 15 Ha Lahan Polisikan Pasutri Diduga Penyerobot Lahan
Medan
Wabup Dairi Kunjungi Anak Korban Kekerasan di RSUD Sidikalang, "Pemulihan Fisik dan Mental Harus Tuntas"
Daerah
Olimpiade Sains Dairi 2026 Digelar September Mendatang, Ajang Prestasi Siswa & Guru seSumatera Utara
Pendidikan
Perdamaian Kasus Dugaan Pencemaran PT Indofarm Sukses Makmur Dipertanyakan, Hasil Uji Laboratorium Berbeda dan Dugaan Upeti Mencuat
Peristiwa
Rawat Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Jaga Stabilitas Negara Tanpa Provokasi
Nasional
Ditemukan Penuh Luka di Jalan Merdeka!2 Bocah Sidikalang Diduga Disiksa Bibinya Sendiri
Hukrim
Ditolak Terbit KTPel Meski Mengantongi SKPWNI, Warga Pertanyakan Kejelasan Status Kependudukan di Batam
Daerah
