Konfirmasi tersebut disampaikan awak media Asatupro.com kepada, Imam selaku Media Relation PT AR pada Sabtu (14/2/2026). Namun alih-alih menjawab satu per satu pertanyaan yang diajukan, PT AR hanya menyampaikan satu pernyataan umum dan menyatakan tidak akan memberikan keterangan tambahan.
Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan, Imam, PT AR menyebut pembatasan akses di area operasional perusahaan merupakan bentuk kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan keselamatan Objek Vital Nasional (Obvitnas), serta perlindungan hak privasi wilayah perusahaan.
"Pembatasan akses di area operasional PTAR merupakan bentuk kepatuhan terhadap prosedur keamanan dan keselamatan Objek Vital Nasional serta perlindungan hak privasi wilayah," demikian kutipan pernyataan resmi PT AR yang disampaikan oleh Senior Manager Corporate Communications, Katarina Siburian Hardono.
Baca Juga:
PT AR juga menyinggung Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 dan 9 yang menekankan kewajiban wartawan untuk bekerja secara profesional dan menghormati hak privasi serta batasan yang berlaku. Kehadiran aparat TNI dan Polri di lokasi, menurut perusahaan, semata-mata untuk menjalankan tugas negara dalam mengamankan aset strategis dan keselamatan publik.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak menjawab substansi empat pertanyaan utama yang diajukan awak media, yakni:
1. Apakah area di luar pagar PT AR merupakan kawasan terlarang untuk kegiatan konferensi pers?
2. Jika memang terlarang, mengapa di lokasi tersebut terdapat gerai penjualan oleh-oleh?
3. Sejak kapan area di luar pagar tersebut ditetapkan sebagai kawasan terlarang?
4. Untuk siapa peruntukan gerai UMKM dan coffee shop di luar pagar, serta apakah masyarakat umum dilarang mengaksesnya?
Saat awak media kembali menegaskan bahwa terdapat empat pertanyaan yang belum dijawab, Imam selaku Media Relation PT AR secara singkat menyatakan, "Hanya ini statement dari kami, Bang,"
Baca Juga:
Sikap PT AR yang menolak memberikan penjelasan rinci ini menimbulkan tanda tanya di kalangan insan pers dan publik, terutama terkait batas ruang publik, akses masyarakat, serta jaminan kebebasan pers di sekitar area yang disebut sebagai Objek Vital Nasional, namun di saat yang sama dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi seperti gerai UMKM dan coffee shop. (MN)
Medan,asatupro.comWakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Sonny Irawan meninjau langsung pelayanan di Stasiun Kereta Api Medan, Selasa (17/3)
Medan
Karo,asatupro.comDandim 0205/TK, Letkol Inf Robert Panjaitan, menyambut hangat kunjungan Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten
Daerah
Nias,asatupro.comKodim 0213/Nias bersama prajurit Yon TP 903/Baluseda merampungkan pembangunan Jembatan Aramco di Sungai Bohoya, Desa Teteh
Daerah
Padangsidimpuan, Asatupro.com Malam itu, pukul 19.55 WIB, 15 Agustus 2025, seharusnya berjalan seperti biasa. Sebuah rumah keluarga di s
Daerah
Medan,asatupro.comGudang penimbunan BBM (Bahan Bakar Minyak), ilegal yang berlokasi diJalan Pasar 4 Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamata
Hukrim
Belawan,asatupro.comPT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Belawan mencatat jumlah penumpang di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan
Medan
Medan,asatupro.comDirektorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Poldasu menggagalkan peredaran narkotika jenis sabusabu seberat 29 kilogram d
Hukrim
Medan,asatupro.comDalam rangka memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, personel
Medan
Perkuat Sinergitas dan Jalin Silaturahmi Dengan Jurnalis Media Cetak Dan Online, Bupati Dairi Adakan Buka Puasa Bersama
Daerah
Api Perjuangan Ermanto Usman Tetap Hidup, KPK Jangan Diam Soal JICT
Nasional
